Tommy Soeharto Tetap Menolak dan Tak Akui Partai Berkarya Yang Dipimpin Muchdi PR

TRIBUNJAMBI.COM - Kubu Muchdi PR mengklaim sebagai kepengurusan yang sah Partai Berkarya. Hal itu sesuai dengan Munaslub yang digelar 11-12 Juli 2020.

Namun, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan, menolak dan tak mengakui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) yang digelar 11-12 Juli 2020 oleh sejumlah kader Partai Berkarya.

Menurut Tommy, pelaksanaan Munaslub itu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya. Penolakan ini disampaikan Tommy, melalui surat pernyataan yang ditandatangani pada Senin (10/8/2020).

"Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menolak dan tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) Partai Beringin Karya (Berkarya) yang diadakan pada tanggal 11-12 Juli 2020 di Jakarta, karena Panitia Pelaksana dan Kepesertaan Munaslub tersebut ilegal, tidak sesuai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya," tulis Tommy dalam surat pernyataan itu.

• Cantiknya Foto-foto Elizabeth Tjandra Istri Erick Thohir, Dua Tahun Terakhir Jadi Sorotan

• Disajikan Jelang Tahun Baru Islam, Begini Cara Membuat Bubur Suro Nikmat Disantap Bersama Keluarga

• Operasi Patuh 2020 di Tanjab Timur Jaring Banyak Pelanggar, Keluarkan 297 Surat Tilang

Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) diketahui telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Munaslub, beberapa hari yang lalu.

Dalam struktur kepengurusan, nama Tommy Soeharto dicantumkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.

Tommy pun sangat keberatan namanya dicantumkan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Munaslub tersebut.

Sebab, pencantuman namanya tidak melalui komunikasi dan izin terlebih dahulu kepada dirinya.

"Saya amat keberatan nama saya digunakan, dicantumkan, dipublikasikan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya) tanpa seizin dan maupun sepengetahuan saya yang diumumkan di publik, sebagaimana jelas tertera dalam SK MENKUMHAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020," demikian bunyi surat tersebut.

Lebih lanjut, Tommy menyatakan, kepengurusan DPP Partai Berkarya tetap mengacu pada SK No.MHH-04.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018.

"Demikian surat pernyataan keberatan dan penolakan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya siap mempertanggung jawabkan dalam proses hukum perdata maupun pidana," tulis dia.

• Sejarah Hari Pramuka, Arti Praja Muda Karana, Jenjang Pramuka, dan Lirik Lagu Mars Pramuka

• Pengumuman SBMPTN 2020, Link Resmi 13 Laman Mirror LTMPT, dan Link 85 Universitas Hasil UTBK

• Iuran yang Dibayarkan tak Sebanding dengan Manfaat yang Diberikan oleh Program JKN-KIS

Sebelumnya, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono menerima Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, SK tersebut diterbitkan Kemenkumham pada 30 Juli 2020 dengan Nomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020.

Dengan demikian, terdapat perubahan mendasar di kepengurusan DPP Partai Berkarya.

Saat ini, posisi Ketua Umum Partai Berkarya dipegang Muchdi Purwopranjono, yang sebelumnya posisi tersebut dipegang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

• Siapa Teddy Lhaksamana, Putera Asli Jambi Penerima Bintang Tanda Jasa Utama Dari Presiden Jokowi

• Anggota Kopassus Ini Rela Nyamar Menjadi Pespampers Demi Sebuah Pengamanan

• Pemkab Sarolangun Prihatin Hukuman 4 Tahun Penjara Yang Diterima Kadis PUPR Sarolangun