SESAAT LAGI! Nadiem Makarim dan Erick Thohir Akan 'Disidang' Najwa Shihab di Mata Najwa Trans 7

TRIBUNJAMBI.COM - Sesaat lagi, tayangan Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab akan tayang di Trans 7, Rabu (5/8/2020) pukul 20.00 wib.

Tema Mata Najwa malam ini akan membahas 'Kontroversi Mas Menteri' yang menghadirkan dua menteri, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Dikutip dari akun official Mata Najwa di Instagram, sejak dilantik sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin, nama Erick Thohir dan Nadiem Makarim selalu jadi sorotan.

Nadiem Makarim dengan kebijakan penghapusan Ujian Nasional hingga Program Organisasi Penggerak yang kini menuai kontroversi.

• Ini Link Resmi Redeem Kode Dapatkan Skin Elite Permanent hingga Diamond Mobile Legends dari Moonton

• Ekspor Udang Ketak ke Luar Negeri Masih Lumpuh, Nelayan Tanjabtim Terpaksa Bermain di Pasar Lokal

• 14 Sertifikat Halal Diserahkan ke Pelaku Usaha di Jambi, 13 Masih Menunggu

Tak hanya itu, Nadiem Makarim kian jadi sorotan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 yang menuai pro dan kontra .

Banyak yang menuding kebijakan tersebut tidak memerhatikan peserta didik dari kalangan ekonomi lemah.

Di mana, kendala utama adalah masalah ketersediaan perangkat smartphone dan kuota internet yang menjadi beban baru bagi orangtua peserta didik.

Sementara itu, Erick Thohir jadi baru saja dipercaya Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional jadi pembicangan karena isu soal orang-orang titipan partai di jajaran petinggi BUMN.

Diketahui Erick Thohir semakin getol melakukan pergantian jajaran komisaris dan direksi di BUMN.

Dikutip dari Kompas.com, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN di tahun 2019 yang terindikasi rangkap jabatan.

• Buruan Klaim Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini 5 Agustus 2020 Sebelum Kadaluwarsa, Cek Kode di Sini

• BPS: Fenomena Pertumbuhan Ekonomi Jambi di Bawah Angka Nasional

• BMKG Rilis Gelombang Tinggi Akan Melanda Perairan Indonesia

Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.

Dari angka tersebut 254 diantaranya berasal dari kementerian. Lalu dari lembaga non kementerian ada 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Adapun lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN, yakni Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13. Untuk lembaga non-kementerian, terdapat ada dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19.

"Menjawab beragam isu dan kontroversi yang meliputi mereka, mas-mas menteri ini akan hadir di #MataNajwa dalam episode "Kontroversi Mas Menteri". Rabu, 5 Agustus 2020. LIVE 20.00 WIB di @officialTRANS7,"tulis akun @matanajwa.

Nadiem Makarim Perbolehkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet

Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.

Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.

Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Terpaksa

Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.

Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.

Kapan Sekolah Buka?

Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.

Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.

Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(*)