Ini 4 Arahan Presiden Jokowi Soal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid19

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  rencananya  akan diselenggarakan 9 Desember 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan pelaksanaan pilkada serentak.

Jokowi memberikan beberapa arahan dalam Ratas yang berlangsung di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Pertama, Penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi diharapkan tetap berjalan secara demokratis, langsung umum bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), tapi paling penting tetap aman Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan, menurut Presiden, harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid-19 yang kontraproduktif.

Kedua, Presiden sampaikan bahwa beberapa negara juga telah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional seperti di Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.

Namun, Presiden sampaikan bahwa yang paling penting juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Pemerintah sangat concern terhadap kesehatan serta keselamatan dari Covid-19.

”Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik,” kata Presiden.

• Sebar Foto Vulgar Mantan Pacar, Dan Ancam Bunuh, Ini Alasan Arif Junaedi

Ketiga, Presiden tegaskan bahwa ini juga menjadi momentum untuk menampilkan pilkada dengan cara dan inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi.

”Baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta,” katanya.

Keempat, Presiden akui telah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kesiapan anggaran.

”Nanti saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada 2020 ini yang menyangkut kurang lebih 270 Pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” pungkas Presiden.

Tidak hanya Peraturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berencana akan mengubah dua peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Rencana perubahan aturan ini berkaitan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang masih melanda di Tanah Air.

"Ada tiga rancangan perubahan PKPU yang diajukan ke DPR untuk dikonsultasikan," kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi wartawan, Senin (3/8/2020).

Raka menyebutkan, ketiga PKPU tersebut di antaranya; PKPU nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

• Kisah Pasutri di Yogyakarta, Puluhan Tahun Tinggal Satu Rumah dengan Kambing, Lihat Kondisinya

PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Serta, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat, saat ini DPR masih dalam masa reses, dia menyampaikan bahwa KPU pun hanya menunggu jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang sudah dijadwalkan oleh Komisi II DPR.

"Semoga bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Nanti kalau pembahasan akan kami infokan," ujarnya.

• Odua Weston Jambi Dapat Travelers Choice Winner 2020 

Mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini menyampaikan bahwa rancangan perubahan PKPU ini dilandasi oleh banyaknya masukan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan mencermati kondisi terkini perkembangan Covid-19.

"Dalam beberapa hal tentu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya salah satunya tentang pengaturan kampanye melalui media sosial," ujarnya.

Metode kampanye yang dilarang adalah;

1. Pentas seni, panen raya, dan atau konser musik;

2. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai

3. Perlombaan

4. Kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan atau hari ulang tahun.

Adapun metode kampanye yang diperbolehkan adalah:

• Pertemuan terbatas
• Pertemuan tatap muka dan dialog
• Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon
• Penyebaran bahan kampanye kepada umum
• Pemasangan alat peraga kampanye
• Pemasangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
• Kampanye melalui media sosial
• Rapat umum.

• Ternyata Hal Inikah yang Jadi Penyebab Kandasnya Hubungan antara Richard Kyle & Jessica Iskandar?

KPU akan mengatur bahwa delapan metode kampanye Pilkada 2020 yang diperbolehkan itu pun harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan di tengah wabah Covid-19.

Dalam debat publik atau debat terbuka, masih menurut draf PKPU, diselenggarakan di dalam studio stasiun televisi baik LPP maupun LPS.

Dilarang menghadirkan undangan, penonton, dan/atau suporter.

Kemudian metode kampanye rapat umum Pilkada 2020 boleh digelar secara daring atau video conference. Rapat umum daring maksimal dilakukan dua kali untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan satu kali untuk pemilihan bupati-wakil bupati atau pemilihan wali kota-wakil wali kota. (*)