Yasonna Laoly Tegaskan Kemenkumham Harus Bebas dari Praktik Percaloan dan Pungli

Seluruh staf dan satker yang dipimpin Kakanwil Kemenkumham Jambi, Jahari Sitepu, melakukan apel virtual dengan Menkumham.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memerintahkan agar seluruh tim kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala memantau hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan tren positif.

Ia berharap pada saat penilaian akhir Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

Seluruh staf dan satker yang dipimpin Kakanwil Kemenkumham Jambi, Jahari Sitepu, melakukan apel virtual dengan Menkumham.

Dalam apel virtual itu, Yasonna Laoly menegaskan penguatan penting untuk layanan terbaik bagi masyarakat.

“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yang disajikan memenuhi kriteria Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019,” jelas Yasonna dalam sambutannya saat apel pagi di lapangan Kemenkumham Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Apel itu juga untuk penguatan ASN Kemenkumham era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020.

Untuk mewujudkan itu, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras.

"Dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya," sambungnya.

Dengan demikian, seluruhnya terbebas dari praktik perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.

Dia menegaskan agar semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan untuk memastikan layanan di Kemenkumham tidak ada praktik percaloan dan harus bebas pungli.

"Tak kalah penting, petugas harus responsif, prosedur jelas, biaya yang transparan, dan yang juga penting adalah kepastian waktu penyelesaian," beber Yasona di depan seluruh ASN Kemenkumham dari seluruh Indonesia yang mengikuti apel pagi secara virtual.

Yasonna juga memerintahkan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya.

Ini dilakukan untuk mencapai target minimal 70% dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020.

Kemenkumham telah banyak menuai prestasi juga terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi yang telah dilakukan.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved