Dua Paket Pekerjaan yang Dilelang di UKPBJ Provinsi Jambi Disanggah, Ini Penyebabnya

Dua sanggah banding ini berasal dari Badang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Menariknya, dua proyek yang disanggah ini tak jadi dikerjakan karen

Tribunjambi/Zulkifli
Kepala UKPBJ Provinsi Jambi, Japri 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dua paket kegiatan yang dilelang di Unit Kerja Penyedia Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi disanggah. Ini karena peserta lelang tidak puas dengan hasil lelang.

Dua sanggah banding ini berasal dari Badang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Menariknya, dua proyek yang disanggah ini tak jadi dikerjakan karena alasan tak cukup waktu dan anggaran dipangkas.

Kepala UKPBJ Jafri melalui Kasubbag pembinaan dan advokasi Ahmad Dalil mengatakan, paket pertama yang disanggah yakni PT Perdana Loka dengan Nilai Rp 167,9 miliar. Dengan pekerjaan Jalan Simpang Telawan Sungai Salak, Sarolangun.

Optimalkan Pendidikan Saat Pandemi, Polres Muarojambi Libatkan Ratusan Sekolah Ikuti Program BEKALI

Verrell Bramasta Disebut Pecicilan Oleh Sosok Ini Usai Ungkap Pemain Baru di Putri Untuk Pangeran

Gubernur Jambi Lepas 135 Personel untuk Mencegah Karhutla di Kumpeh dan Sadu

Kelanjutan sanggah banding ini telah diterima Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR. Namun setelah diteliti pekerjaan ini dibatalkan oleh pihak PA karena waktu yang digunakan tidak dipenuhi.

"Alasannya karena waktu pekerjaan 6 bulan dan sekarang sudah lewat, selain itu juga terdapat perubahan regulasi permen pupr no 7 tahun 2019 menjadi no 14 2020," sampai Dalil.

Selain itu, pekerjaan kedua yang disanggah banding yakni, peningkatan stuktur Jalan Tempino Muaro Bulian Sumatra indah dengan nilai HPS Rp 19,4 miliar.

"Sanggah banding diterima namun karena anggaran di recofusing untuk penanganan Covid-19 di Dinas PUPR dan pekerjaan ini terpaksa dibatalkan," katanya.

Diketahui, sanggah banding dilakukan karena adanya peserta lelang yang merasa tidak puas dengan hasil lelang tapi apa bila syarat untuk melakukan sanggah banding tidak terpenuhi maka tidak dapat melakukan sanggah banding.

"Dengan syarat pihak yang melakukan sanggah banding wajib melampirkan jaminan asuransi 1 persen dari nilai pekerjaan. Kalau tak terbukti sanggahnya maka uang jaminan akan disita masuk ke kas negara," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved