Breaking News:

Soal Penyegelan di Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, Liona NS: Hormati Budaya Asli

Menurut Liona, menjadi jelas Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok masyarakat dan atau oknum ormas intoleran melakukan suatu kekeliruan besar

Editor: Edmundus Duanto AS
(KOMPAS.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON)
Makam sesepuh Sunda Wiwitan yang disegel Pemda Kuningan karena dianggap tugu, Selasa (21/7/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM - Persekusi dan penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi sorotan banyak pihak.

Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel situs tersebut pada Senin (10/7/2020) lalu.

Dr iur Liona Nanang Supriatna, SH, MHum, pakar hak asasi manusia yang juga putera asli Cigugur, berpendapat Larangan dan Penyegelan Pembangunan Makam Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok oknum ormas intoleran, menunjukan hilangnya kepercayaan diri akan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya di bidang hak budaya.

Promo Tiket Kereta Api Jelang Idul Adha 2020 - Perhatikan Rute dan Waktunya

Putin Siapkan Rudal Hipersonik, Mulai Gelisah Lantaran Trump akan Lakukan Ini di Perairan Eropa

Liona yang saat ini menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, mengatakan kelompok masyarakat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur – Kuningan kembali mengalami perlakuan diskriminatif dan intoleransi.

"Tindakan restriktif pemerintah Kabupaten Kuningan serta penggerudukan ke lokasi pemakaman masyarakat Adat Karuhun Urang oleh kelompok oknum masyarakat dan atau ormas intoleran adalah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia," ujarnya, Minggu (26/7/2020).

Menurut alumnus PPRA 58 Lemhannas RI ini, tindakan restriktif dan penggerudukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sikap asli bangsa Indonesia yang selalu melekat dalam dirinya yakni memiliki tanggapan indera atau ungkapan rasa kasih sayang/cinta kasih sesama anak bangsa, memiliki pemikiran atau rasionalitas budi baik, selalu bertindak konkrit, jelas dan nyata demi mengupayakan hidup rukun dengan siapapun untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila.

"Nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi UUD 1945 dan hal tersebut menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara demokrasi konstitusi. Tindakan restriktif dan penggerudukan terhadap makam masyarakat Adat Karuhun Urang jelas sangat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32 UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya," ujar Liona N Supriatna yang juga adalah Presiden Bandung Lawyers Club Indonesia.

Menurut Liona, menjadi jelas Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok masyarakat dan atau oknum ormas intoleran melakukan suatu kekeliruan besar, dan mengalami krisis kepercayaan diri terhadap budaya sendiri.

"Lagipula Kelompok Keperayaan Adat Karuhun Urang telah hidup atau eksis bahkan sebelum Indonesia lahir," lanjutnya.

Masyarakat Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, terlebih Indonesia telah meratifikasi beberapa Kovenan atau Perjanjian Internasional, salah satunya adalah kovenan internasional yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved