Breaking News:

KPK Ingatkan, Jangan Ada Konflik Kepentingan Pengangkatan Direksi BUMN, Bukan Relasi Pejabat

anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Editor: Rahimin
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM - Rangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUM) menuai kritikan.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengingatkan agar badan usaha milik negara ( BUMN) dikelola secara profesional.

Model Cantik Asal Kota Jambi Tipu Ratusan Orang dari Aceh s/d Papua, Miliaran Rupiah

Klasemen Liga Inggris Terbaru, Man United Naik Geser Leicester & Chelsea, ke Liga Champions

Bikin Nangis, Uang Rp 4 Juta Pecahan 100 Ribuan Habis Dimakan Rayap, Ternyata Ini Alasan Pemilik

Ghufron mengatakan, salah satu indikator pengelolaan yang profesional itu yakni dengan tidak adanya konflik kepentingan dalam penujukkan direksi dan komisaris BUMN.

"KPK telah memberikan arahan agar tidak ada konflik kepentingan antara penunjukkan direktur atau pengurus di BUMN maupun juga dengan pihak komisaris-komisarisnya," kata Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2020).

Ghufron mengatakan, penunjukkan direksi dan komisaris BUMN harus didasarkan pada profesionalitas, bukan relasi dengan pejabat-pejabat lainnya.

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (ist)

"Komisaris ditunjuk berdasarkan profesionalisme, tidak karena relasi-relasi apapun dengan para pennyelenggara negara lainnya, begitu pun direksi dan pengurus," ujar Ghufron. KPK pun berharap BUMN diurus oleh orang-orang yang benar-benar profesional dengan cara menghindari potensi konflik kepentingan.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

Spoiler One Piece Chapter 986, Rencana Besar Kaido, Perang Besar Bakal Segera Dimulai?

Setelah Viral, Ada yang Siap Beli Rumah Bonus Menikahi Janda Cantik tanpa Menawar: Penjajakan Dulu

Malu Sampai ke Ubun-ubun, Pria Ini Pasang Wajah Pacarnya yang Selingkuh di Baliho Ukuran Besar

"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Alamsyah menuturkan, rangkap jabatan juga rawan menimbulkan ketidakpastian di dalam proses rekruitmen, pengabaian etika, dan konflik kepentingan.

"Itu yang menjadi concern kami. Jadi lebih pada ingin melihat sepertinya kita harus sungguh-sungguh, pemerintah harus selesaikan masalah benturan regulasi," kata Alamsyah.

"Rangkap jabatan komisaris di BUMN ini akan memperburuk tata kelola dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN, kalau hal yang sifatnya etik, akuntabilitas, double payment ini dibiarkan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK: Jangan Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN", 

Pria Ini 33 Tahun Tak Pernah Tidur, Begini Keseharian dan Penampakan Matanya, Penyakit Langka?

Suami Istri Asik Tenggak Minuman Keras Berdua, Mendadak Suami Cekik Istri hingga Tewas Saat Mabuk

Ada 12 Video Mesum, Rayuan Maut Pria Ini Bikin Sang Pacar Mau Diajak Main, Sampai Peras Rp 4,2 Juta

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved