Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Mendagri Warning Petahana Yang Maju Lagi di Pilkada, Jangan Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Mantan Kapolri ini meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial

TRIBUNJAMBI/ANTARA
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau kepala daerah untuk tidak menggunakan dana program penanganan Covid-19 buat pencitraan jelang Pilkada Serentak 2020.

Firli mengatakan, KPK mendapatkan laporan bahwa sejumlah kepala daerah mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan dengan menggunakan dana penanganan Covid-19.

Setelah Ketua KPK memberi imbauan, kini Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian melakukan hal serupa.

Mantan Kapolri ini meminta kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pribadi jelang pelaksanaan pilkada.

Niat Cari Kerja, Perempuan Ini Malah Diperkosa Temannya di Sawah Lalu Ditinggali Sendirian di SPBU

Putra Ketiga Mbah Moen Yang Juga Ketua DPRD Rembang Meninggal, Sempat Jadi PDP Covid-19

Penganiaya Kanit Reskrim Polsek Utan Tewas Saat Menjalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Tito menegaskan, pemberian bansos hanya boleh dilabeli dengan identitas pemerintah saat disalurkan ke masyarakat.

"Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin (13/7/2020).

"Yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan," lanjut dia.

Mendagri mengatakan, pemberian bansos tidak mungkin dihentikan. Sebab, bansos diperlukan sebagai langkah pemerintah menangani dampak ekonomi dan sosial di masa pandemi Covid-19.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kompas.com)

"Sasaran bansos itu kan menyangkut fasilitas kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel," ujar dia.

Ia juga membantah tudingan pilkada hanya akan menguntungkan calon petahana.

Halaman
12
Editor: rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved