Resolusi Konflik Gajah dengan Manusia di Tebo, Pemerintah Kembangkan Koridor Gajah Menjadi KEE
Pemerintah mengembangkan jalur gajah di luar kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Kabupaten Tebo.
Penulis: Zulkipli | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Pemerintah mengembangkan jalur gajah di luar kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Kabupaten Tebo.
Saat ini telah dibentuk forum kawasan ekosistem esensial (KEE) yang di-SK-kan oleh Gubenur Jambi dan diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kamis (9/7/2020).
Wacana penetapan koridor gajah dengan sekema KEE tersebut sangat penting, mengingat potensi konflik gajah dengan petani maupun dengan perusahaan perkebunan di kawasan tersebut cukup tinggi.
Kawasan ekosistem esensial merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana yang dianut dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Kawasan Ekosistem Esensial sangat berperan penting dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati.
• BREAKING NEWS 30 Remaja di Jambi Tertangkap Ramai-ramai Ngamar di Hotel, Camat Temukan Obat Kuat
• VIDEO Detik-detik Penangkapan Dua Orang Diduga Bawa Sabu di Kawasan Solok Sipin Kota Jambi
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan lanskap koridor gajah di Tebo yang diinisiasi jadi kawasan KEE ini sebanyak lebih kurang 120 ekor gajah. Ini merupakan kumpulan gajah sumatera terbesar di Indonesia.
"Jadi memang itu sangat kita butuhkan. Karena satwa gajah itu jalurnya jalur alami. Dari dulu gajah-gajah di sana melalui jalur itu saja. Jadi kalau ada aktivitas masyarakat di sana pasti ditrobos," sebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari kepada tribunjambi.com.
Disebutkanya gajah yang sering konflik dengan petani, itu ketika ada gajah individu baru yang ingin membuat kelompok baru, keluar koridor dari kelompoknya.
Di kawasan KEE ini nantinya akan dibangun pagar listrik sepanjang 150 Km untuk resolusi konflik gajah agar tidak keluar koridornya.
Dalam forum KEE ini melibat semua pihak, baik pemerintah, NGO, pihak perusahaan. "Catatan saya ada 8 perusahaan kehutanan dan perkebunan yang terlibat dalam KEE ini. Perusahaan itu sudah berkomitmen untuk melestarikan satwa-satwa liar yang ada di sana," kata Bestari.
Sementara itu Kepala BKSDA Provinsi Jambi Rahmad Saleh mengatakan jika renca aksi KEE koridor gajah di kawasan penyangga Tamana Nasional Bukit Tigah Puluh ini sudah disusun. Kemudian SK forum juga sudah ditandatangani oleh Gubernur Jambi. Tinggal deleniasi oleh tim forum.
"Kita sekarang lagi menyusun di lokasi mana yang menjadi areal KEE ini," kata Rahmad.
Apa yang akan dilakukan di KEE ini nantinya akan disampaikan semua stakeholder dalam forum KEE tersebut, baik itu sharing program maupun sharing anggaran.
• VIDEO Gaya Satpol PP Makassar Berfoto dengan Sepeda Brompton Rp 90 Juta Ini Viral
• Ini Penyebab Orangtua di Muarojambi Enggan Laporkan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak
"Seperti pariwisata nanti mau mengembangan kawasan pariwisata itu, kemudian sektor pertanian juga bisa, jadi gajah bisa hidup berdampingan dengan masyarakat memberika kontribusi kepada ekonomi dan ekologis," jelas Rahmad.
Areal KEE Koridor gajah ini sendiri direncanakan akan dibangun dilahan seluas kurang lebih 50 -60 ribu hektare. Ini membentang dari kawasan desa Pemayungan - Lubuk Mandarsah - Muara Kilis - Suo-Suo - Sekalo dan desa Semabok.
Bupati Tebo Mendukung