Dana Tol Trans Sumatera Kurang akan Dibahas Kementerian PUPR, Jambi Terdampak?
"Akan dibahas Kementerian PUPR melalui BPJT dengan HK besok," ujarnya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (8/7/2020).
Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kurangnya anggaran untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera masih akan dibahas di Kementerian PUPR.
Humas Kementerian PUPR melalui subbagian hubungan media, Wibisono menjelaskan, hal itu masih akan dibicarakan bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan pihak PT Hutama Karya selaku penanggung jawab proyek tersebut.
"Akan dibahas Kementerian PUPR melalui BPJT dengan HK besok," ujarnya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (8/7/2020).
• Laut China Selatan Bakal Jadi Saksi, PLA Navy Terima Tantangan Perang Armada Laut Amerika di Pasifik
• Kisah Kelam Penjara Khusus Wanita Nerve Tirza, Sering Terjadi Pemukulan, Satu Sel Sempit Isi 5 Orang
• Ingin Terlepas dari Rongrongan China, India & Filipina Siap Ambil Tindankan Tegas Meski Harus Perang
Di Jambi, pembangunan Tol Trans Sumatera akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.
Sejauh ini, tahapan yang sudah dilakukan adalah penyerahan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dari Dirjen Bina Marga PUPR ke Gubernur Jambi, untuk pembangunan proyek tol Jambi-Rengat sepanjang 198 kilometer yang melintasi wilayah Provinsi Jambi sepanjang 116,5 kilometer, Juni lalu.
Koordinator lahan PT Hutama Karya, Ilham Desri lebih lanjut menjelaskan, selanjutnya dari Pemprov Jambi akan mem-follow up sampai keluar penetapan lokasi (penlok).
"Tahapannya, SK tim persiapan oleh gubernur, sosialisasi ke masyarakat, pendataan awal (pemilik tanah yanh terkena tol), konsultasi publik dan persetujuan masyarakat yang terkena tol, dan SK penlok," jelasnya.
Artinya, kata dia, proses pembangunan itu akan tetap berlanjut, tergantung dukungan masyarakat.
"Kita tetap jalan untuk yang Jambi-Rengat ini. Sangat tergantung kepada dukungan masyarakat dalam pembebasan tanah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi belum lama ini menjelaskan, dalam waktu dekat, pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi akan melakukan penetapan lokasi, sebagai dasar pembebasan lahan.
Untuk diketahui, proyek jalan tol Trans Sumatera yang saat ini dibangun masih kekurangan anggaran sebesar Rp386 triliun, dari total kebutuhan investasi sebesar Rp476 triliun.
Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp90 triliun. Selasa kemarin, Jokowi meminta menterinya mencari terobosan untuk membiayai proyek tol dari Aceh sampai Lampung, agar tidak membebani anggaran negara.