Rocky Gerung Siap Jadi Menkumham, Tapi Syaratnya Diberikan Hak Bisa Lakukan Hal Ini
Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat, yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Sejak hebohnya video Presiden Joko Widodo marah-marah kepada menterinya, isu reshuffle atau perombakan kabinet pun menguat.
Sebelumnya Jokowi memarahi para menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, akademisi Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.
Hal itu ia ungkapkan saat moderator menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
"Saya mau," kata Rocky Gerung dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' Sabtu (4/7/2020).
• Tanggal 13 Juli PAUD, SD, SMP dan SMA Kembali Sekolah, Ini Syarat Sekolah Tatap Muka Sesuai Arahan
• Viral Driver Ojol Ditendang hingga Tersungkur dari Motor,Rumah Pelaku Langsung Dikepung Ratusan Ojek
• Contoh Soal Beserta Jawaban UTBK-SBMPTN 2020, Materi TPS Tentang Penalaran Umum
• Meski Sudah Minta Maaf usai Joget Tik Tok di Jembatan Suramadu, 3 Mama di Surabaya Tetap Dihukum
Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat, yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.
"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.
"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet."
"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.
Rocky Gerung menyebut perombakan kabinet pada akhirnya ditentukan oleh segelintir orang.
Ia menilai saran yang diberikan kepada Presiden tentang menteri mana yang layak diganti hanya formalitas.
Sebab, ada kekuatan oligarki yang menyetir semua kepentingan.
"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."
"Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky Gerung.
