Ribut Soal BLT Covid-19, Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Bedaro

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Ratusan massa geruduk kantor Kepala Desa Bedaro tuntut pemaksimalan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Ratusan warga yang melakukan aksi tersebut di Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Bungo, (3/7/2020).

Isnaini, koordinator aksi menyampaikan tujuan mereka menuntut pembagian BLT di desanya dapat dibagi secara merata. Dan meminta menambah jumlah penerima bantuan. Sebab menurutnya jumlah penerima saat tidak sesuai dengan anggaran 30 persen dari Dana Desa.

Mereka yang datang tersebut telah dilakukan mediasi dengan pihak desa. Namun atas penjelasan yang disampaikan kepala desa tersebut belum didapatkan solusi.

Karena masih belum ada kepastian, warga mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi.

• Kejar DID, Semua SKPD di Sarolangun Diminta Tertib Administrasi

• Jambi Siaga Darurat Karhutla, 5.700 Personel Disiapkan untuk Padamkan Api

• VIDEO Isu Resuffle Kabinet Bocor, Jokowi: Ada Ahok, AHY, Menkes, Mendikbud, dan Menparekraf Diganti

Sebab dia merasa miris akibat jumlah penerima bantuan di Desa Bedaro tersebut sangat sedikit. Menurutnya, seharusnya pemerintah desa dapat mengambil kebijakan, sebab warga banyak terdampak pandemi Covid-19. 

"Miris kami melihat dusun kami, melihat data hanya 21 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan langsung tunai," ujar Isnaini, koordinator aksi.

Dia menyampaikan Dana Desa yang diterima sebesar Rp 926 juta. Jika diambil 30 persen maka jumlah untuk BLT sebanyak Rp 277 juta. 

"Berdasarkan data yang ada, yaitu 21 orang dan kalau kita hitung baru sekitar Rp 37 juta. Artinya hanya sekian persen yang turun ke masyarakat," ungkapnya. 

Menanggapi aksi massa, M Thohirin selaku Datuk Rio (Kepala Desa) Dusun Bedaro menjelaskan terkait penerima BLT-DD Desa Bedaro yang berjumlah 21 KK tersebut.

Dijelaskannya, bahwa jumlah tersebut berdasarkan musyawarah dusun yang telah dihadiri Perangkat Dusun, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, LAM, LPM, Bides serta tokoh masyarakat yang kami laksanakan pada 28 April 2020 lalu.

"Hasil dari musyawarah tersebut maka kami putuskan warga yang menerima BLT-DD ini diambil dari kategori warga yang sakit menahun, warga jompo, serta warga yang betul-betul tidak mampu," jelasnya.

"Namun keputusan itu bukanlah sebuah kebijakan saya sendiri selaku Rio, kebijakan itu adalah hasil musyawarah kami di Dusun Bedaro," sambungnya.

• Hasilkan Puluhan Kilo Ikan, Warga Kerinci Bantah Ahan Rusak Ekosistem Sungai

• Masuki Puncak Musim Kemarau, Api Mulai Muncul di Kumpeh Muarojambi

Dari hasil pertemuan tersebut, Rio mengaku tidak dapat mengambil keputusan. Sebab telah berkonsultasi dengan sejumlah pihak. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa pemberian pada tahap pertama dan kedua tidak masalah.

"Ini kan sudah akhir, gelombang pertama tidak masalah, yang kedua tidak ada masalah, ini yang ketiga tidak ada masalah. Tidak mungkin kami merubah tanpa musyawarah, tidak bisa," tandasnya.