Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah tak Paksakan New Normal Jika Syarat Ini Belum Terpenuhi

TRIBUNJAMBI.COM - Bangkit dari pandemi Covid-19, sejumlah daerah memulai menerapkan  tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru (new normal)

Meskipun demikian new normal belum bisa diterapkan di daerah dengan kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah dan gugus tugas daerah agar new normal harus berdasarkan data ilmiah dan saran para pakar.

• Ditinggal Cerai Orangtua, Bocah Malang Ini Bernasib Pilu Setelah Diperkosa Ayah Kandung sejak 2014

Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah (Jateng) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng, Selasa, (30/6/2020).

"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan setiap kita membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," ujar Presiden.

Apabila belum layak dan memungkinkan secara ilmiah dan saran pakar, maka new normal jangan diterapkan.

"Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa sehingga tahapan-tahapan, harus betul-betul disiapkan," katanya.

Tahapan tersebut diantaranya yakni adanya fase prakondisi, mulai dari sosialisasi hingga simulasi.

Setelah prakondisi maka selanjutnya yakni penentuan atau timing new normal. 

"Timingnya harus tepat. jangan sampai Rt nya masih tinggi diatas 1, R0  masih tinggi kita sudah berani buka, hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," katanya.

Setelah timing, maka selanjutnya yakni penentuan prioritas sektor penerapan new normal.

Apakah sektor industri terlebih dahulu, sektor pariwisata, atau sektor lainnya yang memungkinkan. 

• Setelah Bentrok Tanpa Senjata India vs China, Rusia Kirim Pesawat Tempur & Senjata Pesanan India

"Tetapi juga mungkin masih dibatasi kalau kapasitas biasanya 1000, ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa yang karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik," katanya.

Setelah semuanya dilalui, menurut Presiden harus ada evaluasi yang dilakukan setiap minggu atau dua minggu sekali.

Kalau penerapan new normal membuat kasus positif melonjak, maka harus dicabut kembali. 

"Kalau memang keadaannya naik ya tutup lagi harus berani seperti itu harus berani memutuskan seperti itu," pungkasnya.

Laporan Ganjar

Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 pada pekan ke-26 sebesar 922 kasus.

Angka tersebut dianggap  merupakan lonjakan yang cukup besar.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan lonjakan kasus itu disebabkan karena adanya upaya masif yang dilakukan Pemprov yakni tes PCR di Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Ganjar saat laporan terkini penanganan Covid-19 di Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (30/6/2020).

“Bapak Presiden kami mencoba untuk melakukan suatu analisa, ada penambahan kasus terbanyak terjadi pada Minggu ke-26 ada 922 kasus,” kata Ganjar.

"Karena salah satunya, Kota Semarang sangat aktif melakukan pemerikasaan bukan Repid Tes tapi PCR dan sudah melebihi target," tambahnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut jika penambahan kasus positif Covid-19 itu terdapat di klaster yang penularan yang menonjol seperti ASN Pemprov, Pegawai PLTU dan Pasar Tradisional Kota Semarang.

Juga ada klaster Panti Lansia dan Polres Kabupaten Rembang, tenaga kesehatan dan pegawai PLTU Jepara, serta klaster Ijtima Gowa dan Temboro.

“Untuk semua klaster sudah diisolasi masing-masing, selebihnya yang selalu kita ajak bicara adalah klaster Ijtima Gowa dan Temboro yang di semua tempat rasanya ada,” jelas Ganjar. 

Penulis: Taufik/Fransiskus

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Paksakan New Normal, https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/30/presiden-jokowi-minta-kepala-daerah-tidak-paksakan-new-normal?page=all