Aktifitas AS di Laut China Selatan Semakin Intens, Apa Rencana Mereka Terhadap China?

Drew Thompson, seorang peneliti di National University of Singapore, menulis di Twitter bahwa di antara pesawat-pesawat itu, sepasang Orion P-8 Angkatan Laut AS telah mengambil alih posisi atas target kepentingan bawah laut, yang kemungkinan besar merupakan kapal selam milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang bergerak melalui Bashi Channel.

"Dengan kapal induk Reagan yang beroperasi di dekatnya, mengawasi dengan cermat area tersebut dan menciptakan apa yang disebut garis piket adalah langkah standar untuk melindungi kapal induk dari kapal selam yang berbasis di Hainan," tulis Thompson seperti yang dilansir Japan Times, merujuk pada Pulau Hainan, rumah bagi pangkalan kapal selam China.

Langkah Angkatan Laut AS yang secara teratur mengadakan latihan dan melakukan apa yang disebut kebebasan operasi navigasi dekat di beberapa pulau yang diduduki China di Laut Cina Selatan, termasuk pulau-pulau buatannya, telah memicu kemarahan Beijing.

• Deretan 11 MIMPI yang Sering Dialami saat Tidur, Lengkap dengan Artinya, Yuk Cek di Sini!

AS menegaskan bahwa kebebasan akses sangat penting untuk perairan internasional.

Washington mengecam Beijing karena aktivitasnya di jalur air, termasuk pembangunan pulau-pulau di mana beberapa di antaranya adalah rumah bagi lapangan terbang kelas militer dan persenjataan canggih.

Melansir Japan Times, AS khawatir pos terdepan dapat digunakan untuk membatasi pergerakan bebas di jalur air internasional, yang mencakup jalur perairan laut vital untuk perdagangan global dengan nilai sekitar US$ 3 triliun setiap tahunnya.

Kementerian Pertahanan China telah membantah pihaknya berupaya untuk memperkuat kontrol Laut China Selatan.

Sebaliknya, China menuduh Washington pada pekan lalu sebagai pihak yang meningkatkan ancaman dan mencoba untuk menabur perselisihan di antara negara-negara regional dan menstigma anti-China di tengah upaya memerangi pandemi corona.

Pemimpin ASEAN bersuara

Sebelumnya, pada Sabtu (27/6/2020), Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Vietnam atas nama 10 negara blok bahwa perjanjian lautan tahun 1982 di AS harus menjadi dasar dari hak kedaulatan dan hak-hak di jalur air yang disengketakan.

"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim," demikian pernyataan ASEAN, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mendefinisikan hak-hak negara ke lautan dunia dan membatasi zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara pantai memiliki hak khusus untuk menangkap ikan dan sumber daya energi.

Pertemuan puncak itu diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam.

Pertemuan ini diselenggarakan setelah negara-negara ASEAN mulai melonggarkan pembatasan pergerakan akibat wabah corona di wilayah masing-masing.

Para pemipin ASEAN menegosiasikan protokol perjalanan di antara sesama anggota.

Blok yang terdiri 10 negara ini juga telah berjanji akan bekerjasama untuk memerangi virus corona.

• SEDANG TAYANG Liga Inggris Brighton Vs Manchester United, Cek Link Live Streaming di Sini