Sering Berubah-ubah, Pemerintah Indonesia Putuskan Tak Ikuti Semua Petunjuk WHO

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti mentah-mentah petunjuk Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Keputusan itu diumumkan karena WHO sering mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah.

Hal itu diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Salah satunya, menurut Doni Monardo, mengenai Orang Tanpa Gejala (OTG) yang kemungkinan menularkan Covid-19. 

"WHO telah merevisi pernyataan mereka.

Pernyataan WHO itu sering berubah-ubah terus," kata Doni Monardo di Istana Kepresiden, Jakarta, Senin (29/06/2020).

Menurut jenderal bintang tiga itu, di Indonesia 70-90 persen kasus positif merupakan OTG.

Mereka tidak menunjukkan gejala apapun, namun sangat berisiko menularkan penyakit.

"Mereka (OTG) ini tidak apa-apa. Menjadi sangat berisiko ketika dia menyentuh orang tua dan orang

dengan penyakit komorbid," kata Doni Monardo.

Orang tanpa gejala tersebut, menurut Doni Monardo, harus diisolasi. Bila tidak, akan menjadi silent killer.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, pernyataan WHO yang menyatakan OTG kecil kemungkinannya

menularkan virus, sempat dibahas oleh pemerintah, dan pihaknya sempat bingung dengan pernyataan tersebut.

• Alat Uji Swab Mandiri dengan Metode PCR di Jambi Masih Menunggu Validasi Kemenkes

• Polres Tanjabbar Terima Penghargaan dari Menkum HAM Terkait Bantuan Pencegahan Covid-19 di Lapas

• 9 Obat Penurun Panas Anak dengan Bahan Alami - Susu Kunyit, Es Buah Loli hingga Teh Herbal

"Kalau dia berkeliaran maka dia akan menjadi silent killer. Itu yang dari awal selalu kita sampaikan."

"OTG itu justru yang paling bahaya. Oleh WHO pernah dimuat mungkin dua minggu yang lalu.

Kita sudah diskusi, apa enggak salah nih WHO? Ternyata bener diralat lagi sama WHO," bebernya.

Karena itu, Doni Monardo mengatakan pemerintah tidak akan mengikuti mentah-mentah apa yang dianjurkan oleh WHO.

Termasuk, mengenai pasien Covid-19 bisa dikatakan sembuh dengan hanya satu kali tes swab,

bukan dua kali seperti pada pedoman awal.

"Apabila WHO salah memberikan penjelasan dan kita ikuti mentah-mentah dia punya petunjuk,

maka dampaknya kita pasti akan terjadi penularan yang lebih banyak lagi," kata Doni Monardo di Istana

Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Doni Monardo mengatakan, apabila pemerintah langsung mengadopsi anjuran WHO, maka akan ada

penularan kasus lebih besar lagi.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu setiap anjuran atau pemberitahuan dari WHO.

"Sejumlah pemberitahuan dari WHO pun perlu kita lakukan berbagai macam kajian sesuai dengan kondisi

yang ada di negara kita," paparnya.

Sebelumnya menurut WHO, pasien Covid-19 bisa dikeluarkan dari isolasi rumah sakit tanpa memerlukan pengujian ulang.

Hal itu berbeda dari rekomendasi awal WHO, yang mengharuskan pasien memiliki dua hasil tes swab negatif

dari sampel berurutan yang diambil setidaknya 24 jam terpisah.

WHO menilai isolasi untuk pasien dengan deteksi RNA virus yang berkepanjangan setelah gejala hilang bisa terlalu lama.

Kondisi tersebut dinilai akan memengaruhi psikologis pasien, masyarakat, dan akses ke perawatan kesehatan.

WHO juga menyebut kapasitas pengujian di sejumlah negara yang tidak mencukupi untuk memenuhi kriteria awal pemulangan pasien.

Artinya, dengan tidak memerlukan dua kali tes untuk pembuktian negatif, alat testing bisa lebih dimanfaatkan untuk testing kasus baru.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 29 Juni 2020, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 11.805 (21.4%)

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 11.237 (20.4%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 4.995 (9.1%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 3.680 (6.7%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 3.134 (5.7%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 3.042 (5.5%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 2.023 (3.7%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 1.699 (3.1%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 1.480 (2.7%)

BALI

Jumlah Kasus: 1.444 (2.6%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 1.444 (2.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 1.213 (2.2%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 1.082 (2.0%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 881 (1.6%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 726 (1.3%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 725 (1.3%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 719 (1.3%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 510 (0.9%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 345 (0.6%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 321 (0.6%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 306 (0.6%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 293 (0.5%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 243 (0.4%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 237 (0.4%)

RIAU

Jumlah Kasus: 226 (0.4%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 204 (0.4%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 188 (0.3%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 186 (0.3%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 152 (0.3%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 125 (0.2%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 117 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 114 (0.2%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 113 (0.2%)

ACEH

Jumlah Kasus: 79 (0.1%).

(Wartakotalive/Taufik Ismail)