Usai Marah ke Menterinya yang Slow Respon saat Pandemi Corona, Jokowi Isyaratkan Lakukan Reshuffle?

TRIBUNJAMBI.COM,  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kemarahannya saat rapat kabinet bersama para menterinya.

Jokowi menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

• Hampir Setahun Diperkosa Ayah Tiri, Nasib Pilu Bocah SD Takut Pulang Hingga Akhirnya Putus Sekolah

• Sejumlah Dokter dan Pegawai RSUD Raden Mattaher Demo di Gedung DPRD Provinsi Jambi

• Pertanyakan Kebijakan UKT dan Merger Fakultas, Mahasiswa Unja Orasi di Depan Rumah Dinas Rektor

Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali menggema di tengah persiapan kenormalan baru atau new Normal. 

• Sinopsis While You Were Sleeping Episode 15, Jae Chan dan Woo Tak Datang Menyelamatkan Hong Joo

• Reshuflle Sejumlah SKDP di Muarojambi Tertunda Akibat Refocussing Anggaran Covid-19

• Jokowi Luapkan Kemarahannya, Menteri Terawan Jadi Sorotan Presiden Soal Kerjanya, Sentil Masalah Ini

Dalam video unggahan Sekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan situasi krisis yang dihadapi Indonesia dan sejumlah negara akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Situasi tersebut harus dipahami oleh setiap menteri yang bekerja di bawahnya, sebab jika tidak presiden tidak segan untuk melakukan reshuffle.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini engga punya perasaan? Suasana ini krisis!," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2020).

Memang Presiden Joko Widodo tidak menunjuk secara spesifik instansi atau institusi mana yang dia anggap tidak peduli dengan krisis akibat virus corona di Indonesia sehingga membuat dirinya jengkel dan mengancam reshuffle.

• Gading Marten Sebut Gisel Udah Bahagia Sama Pacarnya, Tepis Isu Akan Rujuk dengan Gisella Anastasia

• Sinopsis Its Okay to Not Be Okay Episode 4, Moon Young Terus Berusaha Mendekati Kang Tae

• Kali Kedua, Pemkab Bungo Terima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jambi

Berdasarkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 6% hingga 7,6%. Prediksi ekonomi yang terkoreksi juga disampaikan bank dunia hingga 5%.

Kondisi tersebut harus dipahami oleh pejabat negara. Jokowi bilang, pejabat negara memiliki tanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia.

Oleh karena itu kerja pemerintah dalam masa pandemi harus mencerminkan kondisi luar biasa. Namun, sejumlah kebijakan dinilai lambat dalam menanggapi situasi yang ada saat ini.

Jokowi meminta tak ada hambatan dalam mengatasi pandemi beserta hambatannya. Termasuk hambatan regulasi dan kerja menterinya.

"Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffe."

"Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," terang Jokowi.

Jokowi menegaskan perlunya kecepatan dalam tindakan saat menangani pandemi Covid-19.