Berita Sarolangun

Tak Sesuai Tata Ruang Daerah, Perda Terkait Sarang Burung Walet di Sarolangun Dicabut

Para pengusaha walet di Sarolangun memang tidak mempunyai izin. Hal ini karena tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan izin itu. Maka izin tidak...

Tribunjambi/wahyu
Kabid Perizinan BMPTSP Sarolangun, Fikri 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pengusaha walet di Sarolangun rerata tidak mempunyai izin usaha. Baik itu izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

Para pengusaha walet di Sarolangun memang tidak mempunyai izin. Hal ini karena tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan izin itu. Maka izin tidak akan diterbitkan jika tidak ada perda tentang hal ini.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BMPTSP) Sarolangun melalui Kabid Perizinan, Fikri menyampaikan jika memang perda terkait perizinan sarang burung walet memang pernah ada tetapi dicabut pada tahun 2014. Yang mana alasan dicabut itu dikarena tidak sesuai dengan tata ruang daerah.

Terlihat Makin Lengket, Mendadak Nella Kharisma Ucapkan Pesan I Love You Buat Dory Harsa, Pacaran?

Digaji Rp 170 Juta Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Malah Ngaku Lebih Enak Jadi Gubernur Jakarta

Pedagang yang Berjualan di Bahu Jalan Kawasan Pasar Talang Banjar Bakal Didenda Maksimal Rp 10 Juta

"Sampai saat ini mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perda dicabut pada 2014. Dengan alasan salah satunya tidak sesuai denga tata ruang daerah, makanya dicabut. Terkait izin harus diselaraskan dengan RTRW dan sekarang lagi di revisi. Mudah-mudahan kalo selesai RTRW kita tindak lanjuti diusaha waletnyo," katanya, Minggu (28/6/2020).

"Diprediksi revisi masih dalam proses oleh pihak konsultan dan masih belum tahu selesai kapan, karena masalah pandemi Covid-19," tambahnya.

Jika menurut aturan yang tertuang dalam perda Kabupaten Sarolangun nomor 14 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet yang sudah dicabut.

Jika penghasilan walet beromset senilai paling sedikit Rp 300 juta pertahun, wajib melakukan pembukuan.

Dan pengenaan tarif pajak penggunaan sarang walet adalah 10 persen dari nilai jual, dibayar secara penuh.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sarolangun Zaidan mengatakan dari data terakhir ada sekitar 20 titik usaha sarang walet.

Terkait pajak dan retribusi adalah hal yang beda, sesuai edaran mentri keuangan pihaknya melakukan pungutan dari hasil usahanya.

Walaupun tidak ada perda yang mengatur izin tetapi pihaknya tetap melakukan anjuran untuk membayar pajak.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved