Berita Muarojambi

Bupati Muarojambi Apresiasi Kritik dan Saran DPRD Terhadap LKPJ Anggaran 2019

Menurut Bupati Masnah, kritik konsurtif dan saran sangat penting bagi kemajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Muarojambi.

Tribunjambi/Hasbi
Bupati Muarojambi, Masnah Busro apresiasi kritik dan saran DPRD 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Bupati Muarojambi, Masnah Busro mengapresiasi dengan kritikan dan masukan yang disampaikan DPRD saat penyampaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019.

Menurut Bupati Masnah, kritik konsurtif dan saran sangat penting bagi kemajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Muarojambi.

"Ada rekomendasi bersifat teknis dan administratif menyangkut keakuratan dan keaktualan data dari dewan," ujarnya, Kamis (25/6/2020).

Saat Adian dan Staf Erick Thohir Berdebat Soal Pergantian Direksi BUMN, Keduanya Saling Menendang

Promo Indomaret & Alfamart hingga 30 Juni 2020 - Susu Anak Diapers, Minyak Goreng, Produk Kecantikan

Runtuhnya Duet Anang dan Syahrini, Disebut Serakah Soal Honor hingga Cuma Mau Dijemput Mobil Mewah

Dalam Paripurna DPRD Muarojambi dalam penyampaian saran dan rekomendasi terhadap LKPJ tahun anggaran 2019, semua fraksi di DPRD menyampaikan kritikan serta sarannya saat paripurna berlangsung pada Selasa (23/6/2020) lalu.

Karena kritik yang konstruktif dan saran para DPRD bagian proses kemajuan terhadap pembangunan Kabupaten Muarojambi.

"Bersama SKPD Muarojambi, terhadap keritikan dan saran itu menjadi ukuran untuk perbaikan kedepan," ucapnya.

Sebelumnya Kritikan dan saran itu bermunculan ketika dalam penyampaian juru bicara semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muarojambi, diantaranya dari Fraksi PAN dan Demokrat.

Kritik tajam itu disampaikan oleh Ulil Amri, anggota Fraksi PAN DPRD Muarojambi, dalam Rekomendasi Fraksi PAN bahwa telah mempelajari LKPJ Bupati Muarojambi tahun 2019, terdapat banyak data yang tidak akurat dan kurang update.

Sebagai data untuk sebuah kebutuhan laporan dan tidak menggambarkan kondisi objektif dilapangan, dan tidak semua OPD yang menyampaikan data dengan lengkap.

"Contohnya data tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kumpeh memiliki kepadatan tertinggi dengan jumlah penduduk 27.082 jiwa dengan luas wilayah 1658,93 Km persegi, padahal Jaluko jauh lebih padat jumlah penduduknya sebanyak 73.397 jiwa," sebut Ulil Amri.

Lanjutnya, atas analisis tersebut Fraksi PAN merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ Bupati harus memiliki data yang akurat, update terukur dan lengkap sehingga mudah dianalisa dan diambil kesimpulan.

Selanjutnya kritik tajam juga dilontarkan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Sukarman Bontet kepada Bupati Muarojambi atas kinerja kepala OPD-nya.

Beberapa pekerjaan fisik yang dianggap tak sesuai aturan diantaranya ialah Pembangunan Rigid beton di Desa Lopak Alai yang telah rusak, di Tangkit juga ditemukan pembangunan rabat beton yang baru 6 bulan telah rusak.

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved