BPN Bungo Blokir Puluhan Sertifikat Tanah Sengketa di KM 08

Puluhan sertifikat tanah dari program PTSL yang sempat didaftarkan oleh pihak pemerintahan dusun Sungai Mengkuang diblokir Badan Pertanahan Bungo.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
ist
Peta lahan yang jadi sengketa. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Puluhan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sempat didaftarkan oleh pihak pemerintahan dusun Sungai Mengkuang diblokir Badan Pertanahan Nasional Bungo.

Lahan yang berada di KM 08 Sungai Mengkuang, tahun 2018 lalu yang masuk dalam program PTSL hingga kini tidak bisa diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bungo.

Pihak BPN Bungo beralasan objek tanah tersebut masih menjadi sengketa dan dalam sitaan pihak Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak keluarnya putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang, tahun 1970 lalu.

Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) BPN Bungo, Hardiansyah kepada wartawan mengungkapkan hal tersebut.

"Objeknya masih sengketa, makanya tidak bisa kita terbitkan sertifikatnya," ungkap Hardiansyah.

Diduga Serobot Tanah, Mantan Kepala Desa Sungai Mengkuang Dipolisikan

Kabar Terbaru Niat Pemkot Jambi Hutang Ratusan Miliar ke PT SMI

BREAKING NEWS Pasien Positif Corona di Jambi Bertambah 3 Orang, Total 112 Kasus

Lebih lanjut ia mengatakan, jumlah sertifikat tanah yang diajukan dari program PTSL itu ada sekitar 54 sertifikat. Ia memastikan sertifikat itu tidak akan diterbitkan sampai adanya keputusan tetap atau dengan kata lain sengketa tanah tersebut telah diselesaikan.

"Hasil rapat kami memutuskan bahwa pengajuan sertifikat itu diblokir internal. Artinya sampai sengketa di objek tanahnya belum selesai, sertifikat itu tidak akan dikeluarkan. Bahkan titik koordinat tanah seluas 19,6 hektar di KM 08 itu sudah kita putuskan tidak akan memperoses apapun selama masih bersengketa," tegasnya.

Lalu bagaimana dengan belasan sertifikat tanah yang diajukan secara mandiri oleh perorangan yang telah dikeluarkan BPN medio tahun 2010, 2011 dan 2012 lalu yang juga telah berdiri Bangunan Semagi Waterpark? Terkait itu Hardiansyah menjelaskan bahwa mereka juga telah membuat keputusan bersama.

"Karena kami baru mengetahui bahwa objek tanahnya masih bersengketa setelah sertifikatnya keluar. Karena kami mengeluarkannya berdasarkan surat jual beli dan syarat formil lainnya sudah lengkap. Itu makanya keluar sertifikatnya," kata Hardiansyah lagi.

"Setelah belakangan ada pihak yang melakukan penyanggahan kepada kita dan dibuktikan dengan keputuaan pengadilan, makanya kita tidak proses dulu pengajuan sertifikat program PTSL. Sedangkan belasan sertifikat mandiri yang telah terbit itu belum kita tarik sampai ada keputusan pengadilan yang membatalkannya. Tapi untuk proses lainnya seperti balik nama untuk jual beli dan lainnya tidak akan bisa diproses," sambungnya.

9 Tahun Terbaring di Tempat Tidur, Bocah di Tanjab Barat Ini Butuh Uluran Tangan

Ditolak Dua Rumah Sakit, Ibu Ini Meninggal Setelah Melahirkan, Kejadian di Kota Jambi

Sebagaimana diketahui, objek tanah yang masih sengketa itu saat ini juga masih diproses di Mapolres Bungo atas laporan dugaan penyerobotan tanah dengan Pelapor Abdul Rahman alias Saf (64), ahli waris dari Hj. Roslaini binti Sauri. Sedangkan terlapor adalah Armiadi yang juga mantan Rio (Kades) Sungai Mengkuang belum lama ini diberhentikan karena diputus bersalah di Pengadilan Negeri Muara Bungo atas penggunaan ijazah Palsu. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved