Subur Sembiring Menduga Ada Pihak Sembunyikan SK Kepengurusan Partai Demokrat Yang Dipimpin AHY
Subur Sembiring, kini sudah dipecat menjadi kader Partai Demokrat. Ia dipecat dari kader Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyo
"Notula itu dokumen-dokumen resmi yang seharusnya dilaksanakan di kongres seperti rancangan keputusan yang jadi ketentuan kongres, nah semua itu tidak ada," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menepis tudingan Subur terkait legalitas kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025.
"Menkumham RI juga telah menandatangani SK kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada tanggal 18 Mei 2020 sehingga, AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)," kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).
Ossy mengatakan, partainya sudah mengetahui manuver politik yang dilakukan Subur Sembiring. Menurut Ossy, Subur melakukan hal tersebut karena merasa terancam legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat.
"Walau sebenarnya beliau sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pasca berpulangnya Alm Vence Rumangkang. Selain itu, faktanya dia bukanlah salah satu pendiri Partai Demokrat," ujar dia.
Ossy meminta, seluruh kader Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh atas manuver politik Subur dan fokus melaksanakan instruksi AHY untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.
"Kami mengmbau agar tetap fokus untuk melaksanakan instruksi Ketum dalam melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona & Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di masa Covid-19 ini, konsolidasi internal pasca Kongres dan persiapan menyambut Pilkada 2020," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Legalitas Kepengurusan AHY, Subur Sembiring: SK Disembunyikan ",