5 Kabar Baik dari Presiden Jokowi Agar Masyarakat Kuat Hadapi Covid-19, Soal Listrik Gratis dan BST

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah kabar baik disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia. Perintah untuk segera mencairkan bantuan pun dilakukan untuk menghadapi Idul Fitri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah memerintahkan kepada Menteri terkait untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan cara menyederhanakan prosedur.

“Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya,” tutur Presiden saat menanggapi mengenai Bansos di masa pandemi Covid-19 melalui daring, Sabtu (16/5).

Kepala Negara menegaskan untuk memotong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai.

Pemerintah, menurut Presiden, dengan adanya wabah Covid-19 ini, telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai berikut:

Pertama, penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA;

Kedua, juga bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima;

Ketiga, ada PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga;

Keempat, juga diberikan bantuan yang namanya BLT Desa; dan

Kelima, bantuan berupa Bansos Tunai.

• Macet Tiga Bulan, TPP Guru di Muarojambi Besok Cair

• Dua Perusahaan di Jambi Ini Dilaporkan Akibat Tak Berikan THR Karyawan

• Mualaf Ini Bantu Beli APD dan Sembako Rp 12 M dari Uang Hasil Jual 2 Rumah 7 Mobil & 3 Moge Miliknya

• Jam Operasional Pasar Mulai Dibatasi, Sungai Penuh Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Covid-19

Pada kesempatan itu, Presiden sampaikan bahwa mengenai BST sebesar Rp600.000 yang akan diberikan 3 bulan berturut-turut dan juga mengenai BLT Desa sebesar Rp600.000 yang juga akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut.

“Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden sampaikan, bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat.

Kemudian juga untuk Bansos Tunai (BST), Presiden sampaikan juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima.

“Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT dan RW-nya atau kepada Kepala Desa-nya,” ungkap Presiden.

Tak Akan Longgarkan PSBB

Selain itu Presiden Jokowi (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 “Karena jangan muncul nanti dikeliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum,” tutur Presiden Jokowi.

Jadi, Presiden menegaskan kembali bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB.

“Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan,” imbuh Presiden.

Hal itu dilakukan, menurut Presiden, agar semuanya jelas karena Pemerintah harus hati-hati dan jangan keliru dalam memutuskan.

“Dalam minggu ini maupun minggu ke depan ke depannya lagi, 2 minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,” terang Presiden.

• Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Rawat 977 Pasien Positif Virus Corona

• Soal Isu Taaruf dengan Rangga Azof, Cut Syifa Buka Suara, Pemain Samudra Cinta Tegaskan Hal Ini

• Nasib Rizal, Bocah Penjual Jajanan Jalangkote yang Jadi Korban Perundungan dan Viral di Media Sosial

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan.

Perlu diingat juga, lanjut Presiden, bahwa yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya.

“Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandas Presiden. (FID/UN/EN)

Sumber: Setkab presiden-percepat-penyaluran-blt-desa-dan-bansos-tunai/ presiden-tegaskan-belum-ada-kebijakan-pelonggaran-psbb/