KPK Minta Aset Kabupaten Kerinci Segera Diserahkan ke Pemkot Sungai Penuh.

Tak kunjung selesai akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelesaikan permasalahan penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Sunga

Tribunjambi/Zulkifli
KPK melalui Korwil VII Sumatera, Adliansyah atau akrab dipanggil Coky menggelar rapat video conference dengan Guberbur Jambi. 

TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Tak kunjung selesai akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelesaikan permasalahan penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Sungai Penuh.

Jumat (15/5/2020), KPK melalui Korwil VII Sumatera, Adliansyah atau akrab dipanggil Coky menggelar rapat video conference dengan Guberbur Jambi, PJ Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.

Ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan oleh Pemprov Jambi kepada KPK dan Mendagri terkait penyelesaian peyerahan aset Kerinci ke Sungai Penuh yang tak kunjung selesai.

Pemprov Jambi sendiri melalui Biro Pemerintahan telah beberapa kali memfasilitasi dan memediasi kedua daerah ini, namun belum ada titik temu.

BREAKING NEWS Kasus Positif Covid-19 di Kota Jambi Bertambah 9 Orang

Eks Pasar Angso Duo Jambi Terbengkalai, Ketua Dewan Dorong untuk Jadi RTH

Pemkot Jambi Terima 1.072 Bantuan Sembako dari Sinsen untuk PHL

Sebelumnya telah disepakati bahwa beberapa aset Kabupaten Kerinci harus diserahkan kepada Kota Sungai penuh, paling lama tanggal 31 Desember 2019. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Hal ini membuat ketua kooordinator KPK wilayah VII Adliansyah tampak berang dan menyebutkan bahwa ini termasuk pada kategori korupsi.

Adliansyah menyebut, pemerintah Provinsi Jambi telah melayangkan surat untuk penyelesaian penyerahan aset dari kerinci kepada Sungai Penuh sehingga KPK ikut turun tangan. Kedepannya akan mempertemukan kedua pihak untuk melakukan pendataan aset sehingga masalah ini cepat terselesaikan.

Dia menambahkan, jika pemerintah Kabupaten Kerinci masih belum menyerahkan aset tersebut, maka hal ini termasuk kategori korupsi dan akan ditindak lanjuti.

"Jadi mohon maaf pak Bupati ya, saya langsung cut, kapan diserahnkan aset itu. Ini adalah aset negara bukan aset Kerinci Sungai Penuh, sekarang sementara dibukukan di Kabupaten Kerinci ada akan dipindahtangankan ke Kota Sungai Penuh. Jadi maksud saya pak Bupati saya minta i'tikad baik bapak untuk menyelesaikanya," kata Adliansyah.

Sementara itu PJ sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman menyampaikan, dikarenakan batas penyerahan aset yang sebelumnya akan diserahkan paling lambat pada sampai 31 Desember 2019 dan belum ada titik temu, pemerintah Provisni Jambi akan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.

"Pada dasarnya pemerintah provinsi akan mengambil langkah agar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat didudukan bersama sehingga permasalahan terselesaikan," kata Sudirman.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang difasilitasi Kemendagri di Pemprov Jambi pada Juli 2019 lalu, Kerinci dan Sungai Penuh sepakat menyerahkan tiga aset yakni Gedung kantor Dinas Pendidikan, Gedung Kantor Dinas Sosial dan Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara untuk gedung yang diminta dipinjam pakai oleh Pemkab Kerinci kepada Sungai penuh adalah Gedung Eks Dinas Kebersihan dan Eks Mess Puri Masurai III. Sementara untuk RSUD H.A Thalib, Kincay Plaza dan Kantor Dinas Kesehatan dan gedung lain yang tidak dimanfaatkan akan didiskusikan lebih lanjut.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved