Dianggap Tidak Profesional, Institusi Ini Beberkan Kesalahan PLN hinga Tarif Listrik Melonjak Tajam

TRIBUNJAMBI.COM - Institusi Negara ini beber 2 alasan mengapa PLN pantas disanksi Jokowi dan Menteri ESDM, kerjanya spekulatif.

Masyarakat dibuat bingung dengan melonjaknya tarif PLN yang dibayarkan pada Mei.

Ombudsman pun mendapati ada dua alasan PLN yang membuat tagihan tarif listrik masyarakat bengkak.

Alasan PLN itu dinilai Ombudsman tak profesional dan lantas meminta Menteri ESDM dan Presiden Jokowi memberi sanksi ke PLN.

• Tega, Influencer Ini Minta Gratis ke Amerika untuk 20 Orang Ditukar Postingan Instagram atau Youtube

• Gadis Bule Asal Kirgiztan Kepincut Pria Lampung, Awal Mula karena Pandemi Virus Corona Covid-19

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menanggapi klarifikasi kedua PLN soal kenaikan tagihan listrik pelanggan secara tiba-tiba.

Diketahui, pada Selasa (5/5/2020), PLN mengeluarkan klarifikasi kedua soal lonjakan tagihan listrik sejumlah pelanggan.

Menurut PLN, adanya peningkatan tagihan rekening listrik bulan April disebabkan karena adanya selisih tagihan rekening di bulan sebelumnya.

Selisih ini kemudian terakumulasi ke dalam rekening bulan April dan ditagihkan pada rekening bulan Mei.

Hal itu berbeda dari pernyataan PLN sebelumnya yang menyebut kenaikan tarif listrik disebabkan oleh intensitas pemakaian yang lebih tinggi akibat work from home ( WFH).

Bagi Laode, hal itu menunjukkan bahwa PLN tidak profesional dalam memberikan pelayanan.

Sehingga menciptakan ketidaknyamanan masyarakat.

"PLN telah melakukan tindakan maladministrasi berupa ketidakprofesionalan dalam memberikan pelayanan yang mencipatakan ketidaknyamanan masyarakat.

Khususnya para pelanggan," kata Laode kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2020) malam.

• Madonna Mengaku Baru Sembuh dari Virus Corona, Positif Tapi Tak menyadarinya

• Tiga Kasus Ini Dominan di Bungo, Kapolres Bungo Masyarakat Lakukan Ini

Peringatan khusus

Menurut Laode, sikap PLN tersebut seharusnya mendapat peringatan khusus dari pihak pengawas, Kementerian ESDM, atau bahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).