Antisipasi Jokowi Tak Ditipu Anak Kecil soal Kartu Prakerja, DPR RI Minta KPK Awasi Program Tersebut

TRIBUNJAMBI.COM - Kartu Prakerja yang menjadi andalan Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi orang-orang yang terdampak virus corona, mendapat perhatian Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P.

Dia adalah Arteria Dahlan yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja.

Hal tersebut disampaikan Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

• Siap-siap Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 3 Dibuka, Daftar di Prakerja. Go. Id

• Hari Ini Pendaftaran Terakhir Kartu Prakerja Gelombang II, Begini Cara Daftar di Prakerja.Go.Id

• Hari Ini Ditutup, Buruan Daftar Kartu Prakerja Gelombang 2 Disini, Masih Ada Waktu hingga 16.00 WIB

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," kata Arteria.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" lanjut dia.

• LINK Nonton Streaming dan dan Download Drama Korea The King Eternal Monarch Episode 4 Sub Indonesia

• Ingat Life of Pi? Aktor Bollywod Irrfan Khan Meninggal Dunia Dalam Kondisi Sakti Tumor

• Sinopsis Film Mike and Dave Need Wedding Dates - Sempurnakan Kencan Tatiana dan Alice?

Saat ini, Belva diketahui telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden. Namun, Arteria berpendapat bahwa mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden saja belum cukup.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia.

Minta KPK Awasi Program Kartu Prakerja

Senada, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengawasi jalannya program Kartu Prakerja dari pemerintahan Joko Widodo.

Habiburokhman mengatakan, pengawasan yang lebih detail perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut.

• Dalam Musrembang Kabupaten Muarojambi Ditargetkan Pendapatan APBD 2021 Sebesar Rp 1,58 Triliun

• Terkait Larangan Mudik di Jambi, Bupati Sarolangun Minta Ketegasan Pemerintah Provinsi

• Jadwal Buka Puasa dan Imsakiyah 11 Kabupaten/Kota di Jambi Kamis 30 April 2020, Ramadan 2020/1441 H

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Habiburokhman mengatakan, KPK perlu mengawasi proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tidak wajar.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek 600.000, di YouTube itu gratis," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Prakerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan pak, kita pengen Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

• Dalam Musrembang Kabupaten Muarojambi Ditargetkan Pendapatan APBD 2021 Sebesar Rp 1,58 Triliun

• Terkait Larangan Mudik di Jambi, Bupati Sarolangun Minta Ketegasan Pemerintah Provinsi

• Jadwal Buka Puasa dan Imsakiyah 11 Kabupaten/Kota di Jambi Kamis 30 April 2020, Ramadan 2020/1441 H

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.(*)

• Senang Ke Bandara Jangan Kebablasan, Ini Etika Saat di Bandara

• Takut Kiamat Datang, Pria Ini Kembalikan Harta Karun Berusia 2000 Tahun yang Dicuri 15 Tahun Lalu

• Tim Gugus Tugas Covid-19 Batanghari Semprot Disinfektan di Rumah Pasien Positif Rapid Test

• Tetap Produktif, Korps-HMI-Wati (Kohati) Cabang Tanjabbar Lakukan Program One Day One Juz

• Daftar Film Bioskop Barry Prima sejak 1978 s/d Kini, dari Angling Darma s/d Perawan Lembah Wilis

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Politikus PDI-P Dorong KPK Usut Dugaan Kongkalikong di Kartu Prakerja", dan telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta KPK Awasi Kartu Prakerja, Habiburokhman: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil".