Pengawasan Corona Diperketat
Terkait Larangan Mudik di Jambi, Bupati Sarolangun Minta Ketegasan Pemerintah Provinsi
Bupati Sarolangun, Cek Endra terkait hal ini meminta ketegasan pihak Provinsi Jambi untuk masalah mudik bagi masayarakat.
Penulis: Wahyu Herliyanto | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kebijakan dilarangnya mudik masih menjadi kontroversial dikalangan masyarakat.
Seperti Kabupaten Sarolangun misalnya, semua pemudik masih terlihat dari berbagai daerah. Bahkan masih terjadi lonjakan mobil angkutan umum yang melintas.
Kebijakan dilarangnya mudik ini masih menjadi pertanyaan, apalagi hal itu juga salah satu upaya untuk pencegahan Covid-19.
Bupati Sarolangun, Cek Endra terkait hal ini meminta ketegasan pihak Provinsi Jambi untuk masalah mudik bagi masayarakat.
• Dalam Musrembang Kabupaten Muarojambi Ditargetkan Pendapatan APBD 2021 Sebesar Rp 1,58 Triliun
• Es Campur untuk Takjil Buka Puasa, Gampang Bikin Sendiri di Rumah
• Pemkab Saroloangun Berlakukan Jam Malam, Jika Tak Diindahkan Bakal Ditindak
Diakuinya jika kebijakan itu memang sudah berlaku di Pulau Jawa. Hal ini bisa saja berlaku di Kabupaten Sarolangun atau Provinsi Jambi.
Mengingat kabupaten tetangga yaitu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sudah masuk zona merah. Dan para pemudik rerata berasal dari Sumatera Selatan.
"Kalau di pusat tidak boleh orang mudik, kalau kita ke Lubuk Linggau zona merah apa boleh? Apalagi orang Merangin masuk ke sini (Sarolangun) umpamanya. Ini berbahaya," sebutnya, Rabu (29/4/2020).
"Saya minta penegasan dari provinsi, karena kalau kita lihat, pembatasan itu baru di Jakarta, Jawa Timur, itu mobil diperiksa satu-satu, disuruh putar arah, tapi kita ini sama," sambungnya.
Kata Bupati, kebijakan itu menurutnya diberlakukan secara serentak seluruh Indonesia dan ini juga perlu ketegasan pihak Provinsi Jambi untuk menyikapi hal ini.
Jika kebijakan tersebut berlaku pada daerah tertentu saja, maka upaya untuk pencegahan Covid-19 bisa saja tidak berjalan lancar .
"Lubuk Linggau sudah zona merah dan bebas masuk sini, dan mudik. Seharusnya serentak secara nasional seluruh warga dilarang pulang kampung, mudik. Kalau antar kabupaten masih bekeliaran, saya pikir tambah banyak yang terjangkit (Corona)," katanya. (Wahyu)
