Virus Corona

Kritik Pemerintah Soal Larangan Mudik, Fadli Zon: Pemerintah Tarik Ulur Isu Mudik,Masyarakat Bingung

Menurut Fadli Zon, pemerintah yang tidak tegas melarang warga untuk mudik justru membuat masyarakat semakin bingung.

Editor: Tommy Kurniawan
Chaerul Umam
Fadli Zon 

TRIBUNJAMBI.COM - Wabah virus corona kini berimbas kepada pelarangan mudik oleh pemerintah pusat.

Hal ini guna mengantisipasi penularan virus corona yang semakin luas nantinya.

Namun, Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah pandemi virus corona.

Menurut Fadli Zon, pemerintah yang tidak tegas melarang warga untuk mudik justru membuat masyarakat semakin bingung.

Politisi Gerindra itu pun menyinggung soal ucapan pejabat pemerintah yang saling bertentangan terkait mudik.

India Semakin Kacau Akibat Virus Corona, Warga Serang Polisi Pakai Pedang Tolak Lockdown

Kelakuan Ashanty Kasih Makan Atta Halilintar di Teras Rumahnya, Larang Pacar Aurel Hermansyah Masuk

Terancam Bangkrut, Nikita Mirzani Pecat Puluhan Karyawan akibat Pandemi Corona: Gak Ada Pemasukan!

Antisipasi Virus Corona dengan Enam Cara Ini Agar Sistem Kekebalan Meningkat, Seperti Hindari Racun

"Salah satu keputusan urgen dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik," ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).

"Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini."

"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," sambungnya.

Dia mengatakan mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun.

Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang ke kampung halaman.

Fadli Zon pun membandingkan permasalahan mudik ini dengan peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.

Akan tetapi anggota DPR RI tersebut melihat larangan serupa terkait mudik belum juga muncul.

Baginya, pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut.

"Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved