A Rahman Sebut Pelantikan Pengurus Partai Golkar Tidak Mutlak Dilakukan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekretaris DPD I Golkar A Rahman menegaskan bahwa pelantikan pengurus Partai Golkar tidak mutlak harus dilakukan.

Beberapa waktu lalu DPD I Golkar telah menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda).

Dari Musda tersebut terpilihlah Cek Endra sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi. Saat ini tinggal menunggu diterbitkannya SK kepengurusan yang telah dikirimkan ke ketua DPP Golkar.

A Rahman, Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi mengakui bila SK pengurusan tersebut telah ditandatangani oleh ketua DPP Golkar, Airlangga Hartarto.

• Positif Corona dan PDP di Jambi Bertambah, ODP Berkurang, Berikut Sebarannya Datanya Hari Ini

• Ini Fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit Mayang Medical Centre (MMC) Jambi

• INILAH 30 Ucapan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Bisa Dikirim ke Saudara Lewat WhatsApp

"Informasi yang sampai ke kami SK sudah ditandatangani oleh ketua dan sudah turun ke sekjen. Tinggal dijemput saja," ungkap A Rahman, Sabtu (11/4/2020).

Namun dikarenakan saat ini ada problem nasional gara-gara mewabahnya virus Corona. Maka pengurus DPD I Golkar Provinsi Jambi pun enggan untuk menjemput langsung.

"Kondisi Jakarta kan saat ini tidak baik. Jadi kita akan rapatkan untuk mencari cara lain," ujarnya.

Saat ini SK kepengurusan DPD I Golkar Provinsi Jambi sudah ditandatangani oleh ketua umum DPP Partai Golkar. Maka mereka sudah bisa langsung bekerja sebagaimana struktur yang telah dikirimkan.

Dan untuk pelantikan sendiri juga diakui A Rahman tidak bisa dilaksanakan dengan situasi saat ini. Maka dari itu mereka mereka akan coba berkomunikasi dengan pengurus DPP Golkar.

"Sebenarnya pelantikan itu tidak mutlak harus dilakukan. Yang terpenting SK sudah ditandatangani oleh ketua umum DPP Golkar. Maka kami pengurus sudah bisa bekerja," terang A Rahman.

Dalam minggu ini juga pengurus yang diusulkan dan sudah di SK kan akan langsung melakukan rapat terbatas perbidang. Sehingga program partai tetap bisa dijalankan dan program pemerintah juga tetap dipatuhi.

"Karena kita tidak boleh berkumpul. Maka rapat akan kita lakukan perbidang saja. Sehingga orangnya sangat terbatas," ucapnya. (Hendri Dunan Naris)