Perintah Tegas Jokowi ke Tito Karnavian, Tegur Kepala Daerah yang Tutup jalan: Saya Dapat Laporan!
Lalu, ia menyinggung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar menegur pemerintah daerah yang membuat urusan logistik tak lancar.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Meski wabah virus corona kini masih menjadi masalah besar, tapi Presiden Joko Widodo tetap bersiap sejumlah mekanisma menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.
Sebelumnya, Jokowi baru saja menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri guna menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.
Saat itu rapat yang dilakukan Jokowi di Istana Bogor, Kamis (2/4).
Pada rapat terbatas itu, Jokowi meminta agar distribusi kebutuhan dasar pokok tak terhambat.
• Bukannya Dirumah Aja, Puluhan Orang Malah Berkumpul Tawuran, Ini yang Terjadi Setelah Polisi Datang
• Debt Collector Dilarang Menagih, Soal Kebijakan Relaksasi Kredit bagi Debitur, Ini Penjelasan OJK
• Perilisan Film Minions: The Rise of Gru Resmi Diundur Tahun Depan, Akibat Wabah Virus Corona?
• Pernyataan Fadjroel soal Jokowi Bolehkan Mudik Direvisi Mensesneg
"Kemudian juga kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar."
"Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar," imbau Jokowi.
Lalu, ia menyinggung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar menegur pemerintah daerah yang membuat urusan logistik tak lancar.
Pasalnya, ia mengaku mendapat dua laporan bahwa ada kepala daerah menutup jalan hingga distribusi logistik terganggu.
"Saya harapkan Mendagri juga memberikan teguran pada daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu."
"Karena kemarin saya mendapat laporan dari dua daerah urusan beras ini agak terganggu, karena jalan-jalan daerah ditutup," tegurnya.
"Tolong Kepala Daerah diberi tahu mengenai ini," imbuh Jokowi.
Selain itu, ia juga meminta agar eksekusi bantuan pada masyarakat terdampak Virus Corona segera dilaksanakan.
Termasuk pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon bagi pelanggan 900 VA.
"Yang kedua berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah tadi juga sudah saya sampaikan agar bisa segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan."
"Baik itu yang berkaitan dengan PKH, kartu sembako, kartu prakerja yang berkaitan dengan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA."
