Tak Ingin Seperti India, Pemerintah Indonesia Berlakukan Darurat Sipil Untuk AtasI Corona

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia memutuskan status darurat sipil dalam penanganan virus corona atau Covid-19.

Artinya penanganan coroina di Indonesia tanpa karantina wilayah atau lockdown.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, status darurat sipil diikuti dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) atau phsycal distancing, tanpa harus menetapkan karantina wilayah.

PSSB diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 59 dalam beleid itu menyebutkan; pertama, PSSB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

• Kebijakan Lockdown Bikin India Bergejolak, Perdana Menteri Sampaikan Maaf

Kedua, PSSB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.

Ketiga, PSSB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Presiden menegaskan: pemerintah akan gencar mengawasi physical distancing dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

• Isi Mekanisme Darurat Sipil Presiden Jokowi, Begini Pemberlakuan dan Konsekuensinya

"Kebijakan ini akan dilakukan lebih tegas, disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga perlu didampingi kebijakan darurat sipil," ujar Presiden, Senin (30/3).

Pemerintah tak mengambil opsi karantina wilayah karena melihat kebijakan lockdown di beberapa negara justru menimbulkan masalah baru dan gagal mencegah penyebaran corona.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, masalah yang muncul saat lockdown adalah pengumpulan masyarakat.

• Orang Dekat Jokowi Ini Sebut Darurat Sipil Opsi Terakhir Tangani Corona: Jangan seperti di India

Doni memberikan contoh di India. Pasca diumumkan, warga berbondong-bondong pulang kampung.

"Penyebaran virus menjadi tak terkendali, warga yang tadinya negatif jadi positif," kata dia.

Tanpa persiapan matang seperti ketersediaan pasokan pangan, rumah sakit dan alat kesehatan yang mencukupi, dan pengawasan ketat, karantina wilayah bisa menimbulkan masalah sosial baru.

Keputusan pemerintah saat ini menimbang banyak aspek. Tak hanya soal sosial dan ekonomi, tapi juga kesehatan masyarakat.

• Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19 dengan Skala Lebih Besar

"Dalam konsep penanganan bencana, tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru," tandas Doni.

Saat ini, kata Doni, pemerintah masih mengkaji detil atas budaya mudik warga jelang Lebaran.

Jika tidak ada halangan, akan ada keputusan mudik Selasa (31/3) ini.

Meski begitu, ia menyarankan agar semua pemudik masuk sebagai orang dalam pengawasan (ODP).

Dengan begitu, mereka harus melakukan karantina diri dan menghindari kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari.

• Aktor Kuch Kuch Hota Hai Lakukan Tindakan Mengesankan saat Pemerintah India Lockdown

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani minta, pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan dampak virus korona dengan memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan.

Kata Puan, pemerintah juga harus memperluas daya jangkau rapid test, perbanyak ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD), dan meningkatkan kapasitas Rumahsakit atau Puskesmas dalam menangani Covid-19.

Pemerintah juga harus menjaga ketahanan pangan, dan memastikan layanan publik tetap berjalan.

• Jokowi Singgung Kebijakan Darurat Sipil, Bila Diterapkan Minta Apotek dan Toko Sembako Tetap Buka

Pengamat Kebijakan Agus Pambagio menilai, pemerintah gamang dalam menetapkan kebijakan karantina wilayah.

"Akibatnya: beberapa kepala daerah mbalelo tak taat perintah Presiden dan melakukan karantina wilayah mandiri," kata dia.

Berita ini sudah tayang di laman Kontan.co.id dengan judul: Darurat Sipil Untuk Mengatasi Corona, Pemerintah Tak Ingin Seperti India