BPJS Terancam Bangkrut? Reaksi Sri Mulyani Usai MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS: Ini Konsekuensi!
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembatalan itu akan mempengaruhi keberlangsungan BPJS Kesehatan secara menyeluruh.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - BPJS Terancam Bangkrut? Reaksi Sri Mulyani Usai MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS: Ini Konsekuensi!
Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS, Senin (9/3/2020), kini Kementrian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani akan mempelajari dampak putusan tersebut.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembatalan itu akan mempengaruhi keberlangsungan BPJS Kesehatan secara menyeluruh.
Seperti dikutip Tribunwow.com dari Kompas.com Rabu (11/3/2020), Sri Mulyani menyebutkan bahwa keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap seluruh golongan peserta BPJS Kesehatan.
"Tentu kita melihat keputusan tersebut. Perpres mengenai BPJS Kesehatan pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia," ujar Sri Mulyani saat dikonfimasi di Jakarta pada Selasa (10/3/2020).
• Dilaporkan Positif Tertular Corona, Menteri Kesehatan Inggris Jalani Isolasi Secara Mandiri
• Spontan Raffi Ahmad Jodohkan Sule dengan Mama Amy, Mendadak Nagita Slavina Panggil Ayah Sule
• Kabar Bahagia, Dua Pasien Terjangkit Covid-19 Mulai Membaik Tunggu Hasil Tes Laboratorium yang Ke 2
• Terbongkar Janji Anang Hermansyah ke Tiara Idol di Balik Makan Malamnya dengan Azriel Hermansyah
"Meski yang hanya dibatalkan satu pasal saja, namun mempengaruhi keseluruhan sustainability BPJS Kesehatan. Karena saat pemerintah buat perpres itu, seluruh aspek sudah dipertimbangkan," imbuhnya.
Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia tersebut mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari hal tersebut.
"Keputusan ini membuat semuanya berubah. Apakah Presiden sudah diinfokan? Sudah. Apakah pemerintah akan melawan? Kita akan pelajari ini," jelas Sri Mulyani.
Ia juga berharap masyarakat mau memahami akibat dari implementasi pembatalan tersebut.
"Kami berharap masyarakat tahu, ini konsekuensi yang sangat besar pada keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terangnya.
Kementrian Keuangan bersama pemerintah akan terus mencari jalan keluar untuk mengatasi kondisi keuangan BPJS.
Pihaknya menghimbau BPJS untuk transparan agar masyarakat dapat mengetahui masalah yang terjadi di dalam institusi tersebut.
"Kami akan terus meminta BPJS Kesehatan untuk transparan, dalam hal biaya operasi, gaji, utang yang sudah jatuh tempo, akan terus dilakukan agar masyarakat tahu ini masalah kita bersama, bukan satu institusi saja," tegasnya.
Anggaran BPJS Mengalami Defisit
Sementara itu, Sri Mulyani enggan menerangkan mengenai suntikan dana yang telah diberikan pemerintah untuk membantu menutup defisit anggaran sebesar Rp 13,5 triliun.
