Rumusan Pesangon Ubahan Jokowi di Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dalam draf ruu yang didapat, komponen yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh ada dua.

Rumusan Pesangon Ubahan Jokowi di Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. 

Rumusan Pesangon Ubahan Jokowi di Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

TRIBUNJAMBI.COM, Jakarta - Jokowi mengubah rumus perhitungan pesangon bagi para buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perubahan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam draf ruu yang didapat, komponen yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh ada dua.

Pertama, upah pokok pekerja.

Kedua, tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya.

Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan.
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama)

Rumus tersebut berbeda bila dibandingkan dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan yang masih berlaku hingga saat ini, komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima pekerja adalah upah pokok.

Komponen lain, segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/ buruh dan keluarganya.

Tunjangan tersebut termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma yang apabila catu harus dibayar pekerja atau buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar pekerja.

MIRIS Hanya Ada 5 Unit Armada Damkar Muarojambi, Itupun Hanya Satu Dalam Kondisi Baik

China Ungkap 15.000 Kasus Baru Coronavirus Hanya Dalam Waktu Semalam, Ini yang Terjadi

Halaman
123
Editor: suci
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved