BERITA EKSKLUSIF Sekolah Terancam Kehilangan Guru, Ribuan Tenaga Pendidik Belum PNS

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Siswa-siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas akan menjadi kelompok paling terdampak bila pemerintah merealisasikan rencana penghapusan tenaga honorer tanpa solusi.

Di Provinsi Jambi, tenaga honorer paling banyak tersedot untuk tenaga guru.

Ambil contoh di Pemkab Bungo. Dari sekitar 3.500 orang honorer yang dibiayai dari APBD, kurang lebih 800 di antaranya merupakan guru.

Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding dengan yang ada di OPD lain semisal di RSUD ataupun Dispenda Kabupaten Bungo.

Di Pemkot Jambi bahkan dari sekitar 3.000 orang honorer, yang menjadi guru untuk SD dan SMP ada sebanyak 1.000 orang. Demikian halnya di Pemkab Batanghari.

"Contoh, di Bungo masih ada SD yang rombongan belajarnya ada enam, sementara guru PNS-nya cuma satu, cuma kepala sekolah. Sisanya, guru honor semua. Apa mungkin sanggup satu guru bisa meng-handle pekerjaan itu?" kata Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Ade Yusuf Abidin, Selasa (28/1).

• BREAKING NEWS Patra Lempar Nasi Sekepal Tapi Mantul-mantul Kayak Bola Karet, Langsung Kaget

• Dihadapan Hotman Paris, Teddy Bongkar Rekaman CCTV Sebelum Lina Meninggal, yang terjadi Sebenarnya

• Pemotor Ride for Moms, Segera Tiba di Jambi, Pemkot dan YNCI Cabang Jambi Siap Sambut Lilik Gunawan

"Tenaga kontrak ini, mereka bersedia untuk membantu pegawai dengan gaji yang, maaf, dalam tanda kutip, sekadarnya," tegasnya.

Karena itulah, rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.

"Kalau mau dihapuskan, kalau mau ambil sikap, solusinya bagaimana? Solusinya harus dikasih dulu," ujarnya.

Bahkan, di sejumlah pemerintah daerah komposisi antara PNS dan honorer tidak jauh berbeda. Tak terkecuali di Bungo.

"Kalau jumlah hampir samalah, ya. Sekitar 60 (PNS) banding 40 persen (honorer). Memang masih banyak yang PNS," kata Ade Yusuf Abidin.

Terkait wacana itu, pemda-pemda masih menunggu instruksi. “Wacananya memang sudah kita dengar. Tapi bagaimana mekanismenya, kita masih belum tahu," katanya, saat disambangi di ruang kerjanya.

Untuk diketahui, selama ini kuota penerimaan PNS di Kabupaten Bungo jumlahnya tak sebanding dengan kebutuhan.

Hal sama yang juga terjadi di banyak daerah . Ade menegaskan lagi, jika memang rencana untuk menghapus tenaga kontrak tersebut direalisasikan, perlu ada solusi untuk menangani beban kerja yang tidak disanggupi oleh ASN.

Data yang diperoleh BKPSDM pada 2018, jumlah PNS di Kabupaten Bungo sekitar 5.184 orang. Sekitar 3.500-an di antaranya berstatus honorer.

• Krisdayanti Kepergok Ketahuan Bayar Cicilan Anang Hermansyah, Emosi Raul Lemos pun Tak Terbendung