BERITA EKSKLUSIF Sekolah Terancam Kehilangan Guru, Ribuan Tenaga Pendidik Belum PNS

Sekda Kota Jambi Budidaya menyebut di Pemkot Jambi, organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling banyak tenaga honorer adalah Dinas Pendidikan.

Posisinya mulai dari penjaga sekolah, tata usaha hingga guru. Setidaknya, kata dia, jumlah honorer di Pemkot Jambi sekitar 3.000 orang.

Menurutnya peranan honorer saat ini sangat penting, karena saat ini jumlah ASN dengan golongan rendah tidak sebanyak dulu lagi. Itu menurutnya imbas, tak adanya penerimaan CPNS beberapa tahun lalu .

“Jadi sekarang untuk tenaga administrasi di Kota Jambi memang sangat dibutuhkan terutama untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik,” kata Budidaya.

Dirinya berharap jika memang honorer akan dihapuskan oleh pemerintah pusat sebaiknya langsung diangkat menjadi tenaga PPPK.

“Mengingat pengabdian mereka yang bahkan sudah mencapai puluhan tahun,” sebutnya. 

Arman, Kadis Pendidikan Kota Jambi memastikan bahwa tenaga honorer di Kota Jambi masih diperlukan. Menurutnya, rencana penghapusan tenaga honorer hanya berlaku di tingkat pusat dan kementerian.
“Jadi jangan khawatir. Tapi sikap kita masih menunggu, karena dengan adanya menteri baru tentu ada kebijakan baru nantinya,” jelasnya, Rabu (28/1).

Menurutnya pemerintah daerah masih perlu merekrut tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, mengingat tenaga pendidik di Kota Jambi banyak yang masuk masa pensiun.

“Tidak ada pilihan lain. Pemda harus mengangkat tenaga guru honorer,” sebutnya seraya mengatakan pengangkatan tetap menimbang kemampuan anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan penghapusan seluruh tenaga honorer harus ada pertimbangan pada masing-masing daerah.

Hal ini, sambungnya, bukanlah perkara yang mudah. “Jadi bukan hanya menyangkut dengan kebutuhan pemerintah daerah tetapi nasib para TKD nantinya,” kata dia.

Dijelaskannya, jika tenaga guru tidak diperbantukan dari honorer, maka akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar anak didik di sekolah pada sejumlah kecamatan.

”Kalau kami memperhatikan, jumlah guru yang pensiun setiap tahun dibandingkan dengan jumlah penerimaan CPNS, itu masih terjadi kekurangan guru. Tahun 2020 ini sekitar 150 orang guru yang pensiun,” ucapnya.
Ia berharap agar pemerintah pusat kembali mengkaji secara matang rencana kontroversi tersebut. Di Kabupaten Sarolangun sendiri selisih antara jumlah tenaga honorer dengan PNS sangat kecil. Jumlah PNS 4.459 orang sedangkan jumlah honorer 4.823 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Sarolangun, Helmi yang dihubungi pada Rabu (29/1) mengakui jika pemerintah pusat akan menghapus tenaga honorer akan sangat berdampak besar bagi pendidikan. "Tentu kekurangan guru dan berdampak juga terhadap kualitas dan mutu pendidikan, dan tidak efektif kegiatan belajar mengajar," katanya.

"Artinya, pemerintah pusat harus menyediakan untuk formasi guru yang sesuai kebutuhan daerah," sambungnya. Setidaknya ada sekitar 2.000 orang guru di Sarolangun berstatus honorer.