Honorer Mau Dihapus, BKPSDM Bungo: Kalau Dihapuskan, Solusinya Bagaimana?

"Kami masih menunggu instruksi. Wacananya memang sudah kita dengar. Tapi bagaimana mekanismenya, kita masih belum tahu," kata Ade Yusuf Abidin.

Tribunjambi/Mareza
Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Ade Yusuf Abidin. 

Honorer Mau Dihapus, BKPSDM Bungo: Kalau Dihapuskan, Solusinya Bagaimana?

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu, BKPSDM Kabupaten Bungo belum bisa berspekulasi.

Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Bungo, Ade Yusuf Abidin saat dikonfirmasi menyebut pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat.

"Kami masih menunggu instruksi. Wacananya memang sudah kita dengar. Tapi bagaimana mekanismenya, kita masih belum tahu," katanya, saat disambangi di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020).

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018, dia bilang, wacananya ASN, selain dikategorikan sebagai PNS, juga ada kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, pada kenyataannya, selama ini penerimaan ASN di Kabupaten Bungo hanya untuk kategori PNS. Selain itu, jumlahnya juga masih belum mencukupi kebutuhan Kabupaten Bungo. Sehingga, menurutnya, jika memang rencana untuk menghapus tenaga kontrak tersebut direalisasikan, perlu adanya solusi untuk menangani beban kerja yang tidak disanggupi oleh ASN.

Honorer Akan Dihapus, Sekda Kota Jambi: Sebaiknya Langsung Diangkat Jadi PPPK

Pemerintah Berniat Hapus Honorer, Nasib Ribuan Honorer di Sarolangun Terancam

Sudah Ada yang Terendam, BPBD Belum Tingkatkan Status Banjir di Jambi

"Kalau mau dihapuskan, kalau mau ambil sikap, solusinya bagaimana? Solusinya harus dikasih dulu," ujarnya.

Hal itu mengingat peran tenaga kontrak atau honorer di Kabupaten Bungo, cukup penting. Dia menjelaskan, honorer merupakan tenaga yang mengisi kekosongan ASN. Dia mencontohkan di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bungo yang hanya memiliki satu guru berstatus PNS.

"Contoh, di Bungo masih ada SD yang rumble-nya ada enam, sementara guru PNS-nya cuma satu, cuma kepala sekolah. Sisanya, guru honor semua. Apa mungkin sanggup satu guru bisa meng-handle pekerjaan itu?" dia mempertanyakan.

"Tenaga kontrak ini, mereka bersedia untuk membantu pegawai dengan gaji yang, maaf, dalam tanda kutip, sekadarnya," tegasnya.

Meski demikian, dia tetap akan menerima rencana tersebut, bila direalisasikan. Namun, dia berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi persoalan ini.

Untuk diketahui, Menpan RB, Tjahjo Kumolo mewacanakan akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Rencana penghapusan itu ditargetkan rampung pada 2021.

Tjahjo menceritakan, penghapusan tenaga honorer merupakan rencana lama. Pemerintah sendiri sudah melakukan pengangkatan honorer menjadi PNS sejak 2005-2014, pada periode itu ada 1.070.092 orang. Saat ini tersisa 438.590 orang dengan status tenaga honorer kategori II (THK-II).

Penghapusan tenaga honorer merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam beleid itu, yang dimaksud ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga di luar itu, maka tidak diatur dan harus dihapuskan.

Untuk menghapuskan status honorer, Tjahjo mendorong untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved