Terkesan Santai Soal Natuna, Prabowo Diam-diam Sudah Siapkan Strategi Khusus Hadapi Kapal China

Terkesan Santai Soal Natuna, Prabowo Diam-diam Sudah Siapkan Strategi Khusus Hadapi Kapal China

TRIBUNJAMBI.COM - Media-media di Indonesia akhir-akhir ramai memberitakan soal kapal China berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Kapal ikan nelayan China dengan sadar memasuk wilayah kekuasaan Indonesia pada 19 Desember 2019 lalu.

Nah, dalam menangani hal tersebut, sejumlah pihak menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlalu bersikap lemah.

Meski dinilai demikian, Prabowo sepertinya tak ambil pusing.

• Soal Keberadaan Kapal China di Laut Natuna, Menhan Prabowo Lebih Hati-hati Karena Alasan Ini

• VIDEO : Jokowi Pulang, Nelayan China Kembali Banjiri Perairan Natuna dengan Kapal Pukat Harimau

• Didatangi Jokowi, Kapal Ikan Asing Masih Terdeteksi di Natuna, TNI AL Turunkan 3 Kapal Perang

• Kapal China Masih Nekat Nyelonong Masuk Natuna, Jepang Turun Tangan Hibahkan Kapal untuk Indonesia

Hal itu terbukti dari jawaban santai yang dilontarkan Prabowo saat ditemui awak media di Istana Negara, pada 9 Januari 2020.

"Pak ada desakan terhadap Pak Jokowi agar memecat Bapak karena terlalu lembek merespon kapal China di Natuna," tanya salah seorang awak media.

"Oh ya? Bener? Silahkan saja dibicarakan, kita negara demokrasi, orang boleh bicara apa saja, nggak apa-apa," jawab Prabowo sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV.

Di sisi lain, Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, Prabowo sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.

"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.

Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.

Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.

• Mengaku Dipaksa ML Saat Pacar Mabuk, Yana Pukul Kekasihnya Hingga Tewas

• Puluhan Honorer K2 se Provinsi Jambi Datangi DPRD, Ini Permintaan Mereka ke Dewan

• Ngaku Malu, Rizky febian Pernah Ditipu Sang Ibu, Pernah Tampil Mirip Kuburan Band

• Kabar Duka: Pasca Ria Irawan Meninggal Pada 6 Januari Lalu, Sang Ibu Ade Irawan Wafat Hari Ini

• Unggahan Wijin Disorot Usai Gisel dan Gading Kembali Bersatu Saat Gempi Merayakan Ulang Tahunnya

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.

Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.

"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.

Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo diketahui telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.

"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil. (GridHot)