Tak Selesai, Masalah Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Diserahkan ke KPK

Persoalan aset gedung dan kantor di Kota Sungai Penuh yang masih ditempati Kabupaten Kerinci belum juga putus.

Tak Selesai, Masalah Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Diserahkan ke KPK
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Rahmat Hidayat. 

Tak Selesai, Masalah Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Diserahkan ke KPK

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Persoalan aset gedung dan kantor di Kota Sungai Penuh yang masih ditempati Kabupaten Kerinci belum juga putus. Padahal penyelesaiannya ditargetkan rampung pada 31 Desember 2019 kemarin.

Pertemuan lanjutan yang direncanakan sebelum 31 Desember 2019 kemarin batal dilaksanakan. Karena Pemprov Jambi menganggap pertemuan yang selalu dilaksanakan itu tidak menemui jalan tengah.

Alhasil, keputusan tegas nantinya akan diambil oleh Kemendagri atau KPK untuk putuskan persoalan aset kedua daerah ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintah Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat, saat dihubungi Tribunjambi.com, Sabtu (11/1/2020). Kata dia penyelesaian aset Pemkab Kerinci dengan Kota Sungai Penuh tidak dapat dilanjutkan karena tak ada kesepahaman antara dua daerah berdaudara ini.

6 Kabupaten/Kota di Jambi Dapat Penghargaan KLA, Begini Komentar Lutpiah Soal Anak

Juarai Lomba Busana di Thailand, Ternyata Rani Pernah Takut Jadi Model

Belum Populer di Jambi, Homeschooling Masih Jadi Perdebatan

"Antara kedua belah pihak tetap bertahan dengan pendapat masing-masing, sama sama pada setiap fasilitasi penyelesaian yang kita lakukan keduanya saling mempertahankan pendapat sehingga jika kita lakukan lagi fasilitasi hasilnya akan tetap seperti itu juga," jelasnya.

Oleh karena batas waktu yang diberikan oleh Direktur penataaan aset dan DPOD kemendagri (September 2019) dan Korsupgah KPK RI wil II (31 desember 2019) telah melewati batas waktu yang diberikan maka untuk penyelesaiannya diteruskan kepada kemendagri dan KPK RI.

"Untuk ini kita sudah kirimkan berkas kedua daerah ini, ke Kemendagri maupun ke KPK," sebut Rahmat.

Untuk langkah yang akan diambil pusat terhadap mangkakraknya pembahasan ini kata Rahmat tergantung pusat. "Langkah selanjutnya kita ikuti apa yang nanti diarahkan oleh Kemendagri dan Korsupgah KPK RI Wilayah II," katanya.

Sejatinya, menurut Rahmat pihak Kemendagri yang diwakili Direktur Penataan Daerah, OTSU dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri Andi Batarlifu pada Juli lalu telah menyebutkan ketika aset ini diselesaikan pada September maka anggaran pembangunan gedung pemerintahan dan pelayanan publik dari pusat bisa masuk ke Kerinci dan Sungai Penuh.

“Tetapi penyelesaian tak tampak hingga saat ini sehingga KPK juga ikut memfasilitasi penyelesaian aset ini,” kata Rahmat.

Bahkan Rahmat menyebut, Andi Batarlifu juga menyebutkan jika tak kunjung selesai aset ini bisa jadi Kerinci dan Sungai Penuh akan disatukan lagi. “Ada kemungkinan itu kata Kemendagri, jangankan untuk mekarkan kabupaten baru lagi, jika tak selesai ada kemungkinan disatukan lagi, artinya harus ada yang ngalah,” katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang difasilitasi Kemendagri di Pemprov Jambi pada Juli Kerinci dan Sungai Penuh sepakat menyerahkan tiga aset yakni kantor Dinas Pendidikan, Gedung Kantor Dinas Sosial dan Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara untuk gedung yang diminta dipinjam pakai oleh Pemkab Kerinci kepada Sungai penuh adalah Gedung Eks Dinas Kebersihan dan Eks Mess Puri Masurai III. Sementara untuk RSUD H.A Thalib, Kincay Plaza dan Kantor Dinas Kesehatan dan gedung lain yang tidak dimanfaatkan akan didiskusikan lebih lanjut.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved