Dinkes dan Disdik Kota Jambi Dinilai Sering Terlambat Serahkan Laporaan DAK Fisik

Dinkes dan Disdik Dinilai Sering Terlambat Serahkan Laporaan DAK Fisik

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pemkot Jambi bersama Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kamis (9/1) mengelar Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 dan Strategi Pelaksanaan 2020 Bidang pendidikan dan Kesehatan, di Aula Bappeda Kota Jambi.

Evaluasi tersebut dibahas langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Kepala Dirjen Perbendaharaan Supendi, kepala BPKAD Kota Jambi Deki Subianda, dan kepala OPD terkait.

Dikatakan Fasha bahwa diskusi terkait evaluasi DAK fisik 2019 dan strategi pelaksanaan fisik 2020 dinilai sangat penting.

Karena menurutnya masih banyak kekurangan laporan DAK fisik yang terjadi pada 2019. Bahkan masih ada ASN, dan pengelola bidang terkait yang menganggap bahwa DAK fisik pasti dicairkan 100 persen.

• VIDEO: Viral Penampakan Siluet Tanduk Setan Muncul dari Dalam Laut, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

• Laga Gubernur Cup 2020, Kota Jambi Ditahan Imbang PS Tanjab Barat, Putusan Wasit Jadi Kontroversi

• Gara-gara Masalah Sepele Ini, Vanessa Angel Kerap Berantem Dengan Bibi Ardiansyah

“Hal ini tidak boleh lagi terjadi, karena Kota Jambi masuk dalam APBN minus bukan surplus. Maka jika masih ada yang terlambat menyampaikan laporan, maka anggarannya bisa disedot oleh menteri keuangan dan langsung dananya ke daerah lain,” kata Fasha, Kamis (9/1).

Bahkan Fasha memberi ancaman bagi kepala OPD mana saja, jika tahun ini masih terlambat dalam memberikan laporan.

Maka dirinya tidak segan untuk memberikan punishment jika ada kepala OPD, atau kepala sekolah dalam menyampaikan laporannya.

“Untuk kepala sekolah kita tidak akan copot operatornya, tapi kita lepas jabatan kepala sekolahnya. Begitu juga dengan kepala OPD jika masih ada yang terlambat maka akan kita potong langsung TPP-nya,” tegas Fasha.

Sementara itu, Supendi Kepala Dirjen Perbendahraan menyampaikan bahwa laporan DAK fisik masih sering terjadi keterlambatan.

Hal ini sering terjadi di dua OPD yakni dinas kesehatan Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.

“Kalau tahun sebelumnya, laporan yang disampaikan dua OPD ini selalu di last minute. Padahal setelah laporan dimasukkan, masih harus dicek lagi, baru dilakukan rencana penarikan dana ke Jakarta. Jika laporan tidak dikirim tidak dikirim segera maka pekerjaan ini akan menumpuk dan beban dari aplikasi juga berat sehingga pekerjaan menjadi lambat,” jelasnya.

Sehingga dirinya meminta agar pelaksanaan DAK tahun ini pihak OPD harus memperhatikan batas waktu yang diberikan. Serta memberitahukan apa saja penyebab dan kendala keterlambatan penyerahan dokumen.

“Karena jika terlambat terus menerus, maka manfaat yang dirasakan masyarakat juga otomatis terlambat. Karena diharapkan dengan DAK fisik ini mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi khususnya,” sebutnya.

• TERSANGKA Pembunuh Bayaran Diduga Selingkuhan Zuraida Hanum, Istri Hakim Jamaluddin: Ini Kronologi

• Siap-siap, 600 Koperasi di Provinsi Jambi Terancam Dibekukan

• Saksi Bantah Minta Sabu dari Lapas Bungo, Terdakwa Balik Bantah: Barang Itu untuk Dia

Bahkan menurutnya pihaknya sengaja memilih OPD dinas kesehatan dan dinas pendidikan kota Jambi.