Pastikan Tak Ada Negosiasi, Mahfud MD Perintahkan TNI Usir Kapal Asing yang Masuk di Laut Natuna

TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mohamad Mahfud MD menginstruksikan aparat TNI untuk mengusir kapal asing yang masuk di laut Natuna.

Ia juga tegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait persoalan tersebut.

Langkah itu dilakukan karena perairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Siapa Sebenarnya Mien Sugandhi? Menteri yang Pernah Minta Pak Harto Tak Jadi Presiden Lagi

• Kisah Nenek Ompong Tinggal Sebatang Kara di Tempat Pembuangan Sampah Bersama Puluhan Kucing Liar

• Akhirnya Bongkar Rahasia Penyebab Utama Perceraian Sule dan Lina, Begini Kata Teddy, Ada KDRT?

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.

Sehingga menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.

• HUT Jambi ke-63, Pemkab Bungo Gelar Upacara, Wabup Sampaikan Pidato Gubernur Fachrori

• Bagaimana Nasib Bayi Lina Zubaedah? Terungkap Hubungan Tak Harmonis Mantan Istri Sule dengan Teddy

• Ramalan Hari Ini: Pemilik Shio Anjing, Macan dan Tikus Harus Habiskan Waktu Bersama Keluarga

Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia.

Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui bahwa perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.