Kapal China Berani Masuk Laut Natuna, PKS Sebut Prabowo Subianto Tak Tegas

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) kritik sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dinilai kurang tegas.

Kapal China Berani Masuk Laut Natuna, PKS Sebut Prabowo Subianto Tak Tegas
Gita Irawan
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (3/12/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) kritik sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dinilai kurang tegas.

PKS kritik Prabowo Subianto yang dinilai tak tegas terkait klaim China atas Laut Natuna.

Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Beredar Petisi Online Pencopotan Anies Baswedan dari Gubernur DKI, sudah Diteken 210 Ribu Orang

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

 Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

Penyebab Banjir Menurut Jokowi Hingga Anies Baswedan Bantah dengan Tegas Ini yang Jadi Sorotan Utama

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh pada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.

Halaman
1234
Editor: heri prihartono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved