Sarolangun Akhirnya Punya Dewan Upah, UMK Sarolangun 2020 Naik Saingi UMP

Akhirnya Kabupaten Sarolangun mempunyai Dewan Pengupahan, atau biasa disebut Dewan Upah.

Sarolangun Akhirnya Punya Dewan Upah, UMK Sarolangun 2020 Naik Saingi UMP
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Wakil Bupati Sarolangun lantik dewan pengupahan. 

Sarolangun Akhirnya Punya Dewan Upah, UMK Sarolangun 2020 Naik Saingi UMP

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Akhirnya Kabupaten Sarolangun mempunyai Dewan Pengupahan, atau biasa disebut Dewan Upah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.506/Disnakertrans/2019 pertanggal 1 November memutus dan menetapkan Pengurus Dewan Pengupahan Sarolangun masa bakti 2019-2022.

Dewan pengupahan yang baru dibentuk ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, serta unsur pihak swasta seperti serikat buruh, pengurus Kadin, BPJS serta serikat pekerja. 

Sebagai Ketua, yaitu : Asisten Ekonomi pembangunan A II Dedi Hendri, Wakil Ketua : Drs.H.Navarin Karim, Sekretaris : Kadis Nakertrans Solahuddin Nopri serta anggota meliputi, Kepala BPJS, Kadis Kopperindag, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum, dari Apindo, Kadin, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. 

Festival Kampung Senaung 2019 Lestarikan Kebudayaan dan Kearifan Lokal Muarojambi

Harga TBS Terus Naik, Petani Sawit di Tanjab Timur Semringah

VIDEO: Kades Sukaraja Mendadak Meninggal Dunia Setelah 7 Jam Dilantik

VIDEO: Detik-detik Pencarian Jenazah Korban Tanah Amblas di Bukittinggi

Wakil Bupati Hillalatil Badri mengaku, Dewan Pengupahan memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk ikut menjalankan roda pemerintahan kedepan. Karena itu, dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengupahan harus secara serius sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan suatu kebijakan.

"Sehingga para pekerja mendapatkan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan yang sesuai dengan UMP dan UMR, "katanya. 

Diketahui bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sarolangun, mengalami kenaikan pada tahun 2020 seiring UMP Provinsi Jambi mengalami kenaikan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, UMP Jambi berdasarkan SK yang sudah diteken Gubernur Jambi mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen atau sebesar Rp 206. 272,97 dari jumlah sebelumnya.

"Kita sudah dapat SK Gubernur bahwa UMP naik sekitar 8 persen. Dan, tentunya UMK Sarolangun juga akan sama, sebesar Rp 2,6 juta lebih, dan itu berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 mendatang," ujarnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melayangkan surat edaran yang ditandatangani Bupati Sarolangun Cek Endra, agar mematuhi surat keputusan Gubernur Jambi.

"Kalau sudah diteken oleh pak Bupati, untuk imbauan kepada perusahaan untuk menaati peraturan gubernur itu," katanya.

"Kita berikan sanksi jika ada perusahaan yang tidak mentaati tersebut, kita kan ada pengawas di Jambi, dan kita akan surat provinsi untuk memanggil perusahaan tersebut yang tidak mentaati peraturan gubernur, karena ini kan kewajiban," katanya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved