Habib Rizieq Jilat Ludah Sendiri? Sebut Pemerintahan Jokowi Ilegal, Tapi FPI Butuh Perpanjangan Izin

"Sampai saat ini, kami masih mempertimbangkan dan memproses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) itu," kata Mahfud MD, usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

• Instagram dan Facebook Masih Down? Ini Cara Mudah Deteksi FB & IG yang Error dan Solusinya

• Sumur Uang Agnez Monica Bikin Melongo, Punya Kekayaan Rp 430 Miliar, Hasilkan Duit Sejak 6 Tahun

• Garap Skripsi Tanpa Tidur 7 Hari 7 Malam, Wahyu Meninggal Dunia hingga Dokter Sempat Kebingungan

• Hasil dan Klasemen Liga Europa Malam Tadi, Manchester United Remuk dan Arsenal jadi Pecundang Sejati

Eko Kunthadi lantas mempertanyakan pada Ali Alatas soal pernyataan Rizieq Shihab bahwa Presiden Jokowi ilegal.

"saya simple aja saya tanya bang Ali, kemarin Habib Rizieq ngomong bahwa presiden kita itu ilegal, setuju gak sama pernyataan itu ?" tanya Eko Kunthadi ke Ali Alatas dikutip dari Apa Kabar Indonesia Pagi TvOne.

Ali Alatas menyatakan setuju pernyataan Rizieq Shihab bahwa Presiden Jokowi ilegal.

"setuju," jawab Ali Alatas.

Eko Kunthadi lantas menanyakan bila memang setuju Presiden Jokowi ilegal, lalu buat apa mengurus perpanjangan izin FPI.

"kalau setuju ngapain ngurus yang legal , kalau presidennya ilegal menurut FPI kemudian pemerintahannya ilegal ngapain FPI ngurus-ngurus hal legal ?" kata Eko Kunthadi.

Ali Alatas yang terlanjur menjawab setuju berdalih bahwa pernyataan Rizieq Shihab dengan perpanjangan izin FPI adalah hal yang berbeda.

Menurut Ali Alatas, pernyataan Rizieq Shihab bahwa Presiden Jokowi ilegal merupakan sikap politik.

"itu kan ininya, mencampur adukan sikap politik dengan urusan hukum, itu sikap politik Habib Rizieq, tapi kami tetap sebagai Indonesia sebagai negara hukum kita tetap urus SKT," kata Ali Alatas.

Ali Alatas mengatakan bahwa pernyataan Presiden ilegal merupakan posisi Rizieq Shihab sebagai oposisi.

"Habib Rizieq ini mengambil posisi sebagai oposisi," kata Ali Alatas.

Eko Kunthadi berujar oposisi justru masih mengaku keabsahan dari pemerintahan yang dikritiknya.

"oposisi boleh tapi menyatakan ilegal pada pemerintah itu artinya tidak menghargai pemerintahan," kata Eko Kunthadi.

"itu kan tafsiran anda saja," timpal Ali Alatas.