Politik

Sebut Tidak Ada Oposisi Permanen, Benarkah PDIP Buka Kran Merapat Ke Pemerintahan?

Sebut Tidak Ada Oposisi Permanen, Benarkah PDIP Buka Kran Merapat Ke Pemerintahan?

Sebut Tidak Ada Oposisi Permanen, Benarkah PDIP Buka Kran Merapat Ke Pemerintahan?
Tribunjambi/Zulkifli
Gubernur Jambi dalam Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang beragendakan Penyampaian nota pengantar RAPBD Provinsi Jambi 2020 di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (15/10) lalu. 

Sebut Tidak Ada Oposisi Permanen, Benarkah PDIP Buka Kran Merapat Ke Pemerintahan?

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Jambi menyisipkan satu poin rujuk antara mereka dengan eksekutif.

Dalam pandangan umum fraksi PDIP di DPRD Provinsi Jambi tentang APBD 2020 mendatang, selain kajian soal APBD, ternyata disisipkan satu poin pernyataan sikap fraksi mereka. Satu poin tersebut berbunyi seperti ini,

"Kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kepada saudara Gubernur bahwa dalam politik lokal kita tidak mengenal adanya oposisi permanen. Maka pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa kami akan mendukung sepenuhnya setiap program saudara yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa harus melupakan kritik dan saran untuk perbaikan bersama, dan kami meminta ke saudara Gubernur untuk kembali menata ulang strategi dalam rangka mewujudkan Visi Misi yang pernah saudara janjikan".

Rapat Perdana, Perdebatan Prabowo vs Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Fadli Zon Sebut Salah Paham

PDIP dan PPP Tolak Pembangunan Fly Over Jambi, Minta Anggaran Rp198 M untuk Infrastruktur Daerah

Banyak Mantan Pejabat di Sarolangun Belum Kembalikan Aset Kendaraan, Pemkab Koordinasi dengan Kejari

Akmaluddin, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDIP ketika di konfirmasi mengatakan bahwa narasi tersebut mereka susun berdasarkan Undang-undang pemerintahan daerah.

Bahwa Pemerintahan Daerah itu terdiri dari Gubernur dan DPRD.

"Tinggal persoalan Fungsi masing-masing. PDI Perjuangan tetap sebagai mitra kritis konstruktif untuk Gubernur dalam menjalankan kebijakannya dan Kebijakan yg pro Rakyat tentu wajib kita dukung penuh,"ujar Akmaluddin, Jumat (22/11/2019).

Pengalaman di Birokrasi Jadi Modal Muhammad Fadhil Arief, Maju di Pilkada 2020 di Batanghari

Harus Disertai Cap POS, Berkas Lamaran CPNS Tanjab Barat Paling Lambat Dikirim Akhir November 2019

Ini 15 Ranperda yang Diusulkan dalam Propemperda Provinsi Jambi Tahun 2020

Ditambahkannya bahwa PDIP ikut mendorong Gubernur untuk merealisasikan janji politik yang belum tercapai sesuai dengan RPJMD.

Bila merujuk narasi yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi tersebut, apakah fraksi PDIP kemudian bisa dinyatakan merapat kepada pemerintah saat ini yang notabene tersandera soal pencalonan wakil gubernur.

"Tidak ada hubungannya," tegas Akmal.

Seperti diwartakan, Gubernur Jambi saat ini Fachrori Umar belum juga memiliki wakil. Meski secara terbuka dirinya sudah mengakui menginginkan memiliki wakil gubernur.

Namun niat tersebut kemudian tersandera karena salah satu partai pengusung tidak menginginkan posisi wakil itu diisi. Meski banyak partai pengusung lainnya menginginkan ada wakil gubernur.

Lalu tidak berapa lama lalu, Sekda Provinsi Jambi M Dianto, juga menyatakan mengundurkan diri setelah mencuat penolakan dewan soal rencana pembangunan fly over.

Sebut Tidak Ada Oposisi Permanen, Benarkah PDIP Buka Kran Merapat Ke Pemerintahan? (Hendri Dunan Naris/Tribunjambi.com)

Penulis: dunan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved