Rapat Perdana, Perdebatan Prabowo vs Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Fadli Zon Sebut Salah Paham
Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan.
lihat foto
Rapat Perdana, Perdebatan Prabowo vs Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Fadli Zon Sebut Salah Paham
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019), diwarnai dengan perdebatan.
Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan.
Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.
Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I.
Namun, tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.
"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa. Karena di sini ada, tolong disampaikan," ujar Effendi.
Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut.
• Jadwal Liga 1 2019 Laga Bigmatch Persib Bandung vs Arema FC Hari Ini, Live Streaming Disini
• Kemenkes RI Buka 2.205 Formasi CPNS 2019 - Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan Cek Rincian & Lokasi Tes
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.
Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.
"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.
Pernyataan itu kemudian disanggah oleh Effendi.
Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja, termasuk dukungan anggarannya.
"Selazimnya, Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja, termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.
Prabowo menimpali, "terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum".
