Kisruh Izin Kandang Ayam, DMPTSP Muarojambi: Pengajuan Izin di OSS Tidak Wajib Lampirkan Izin Warga

Perihal dugaan tanda tangan yang dipalsukan memicu polemik perizinan usaha ternak ayam pengusaha Alex Joe.

Kisruh Izin Kandang Ayam, DMPTSP Muarojambi: Pengajuan Izin di OSS Tidak Wajib Lampirkan Izin Warga Sekitar

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Perihal dugaan tanda tangan yang dipalsukan dan bahkan tidak ada tanda tangan dari pihak desa dan RT memicu polemik perizinan usaha ternak ayam pengusaha Alex Joe. Namun, kata Ramen, Sekretaris DMPTSP Muarojambi, surat izin dari warga tidaklah masuk dalam berkas pengajuan perizinan.

Ia menyebutkan bahwa pengusaha tidak berkewajiban melampirkan atau mengupload soal surat izin dari warga sekitar yang ingin mengajukan perizinan ternak ayam.

Sementara itu, saat di singgung soal pemberkasan mengenai dugaan tanda tangan yang diragukan merupakan tanda tangan dari masyarakat, bahkan tanda tanggan pihak kepala desa dan RT yang di materai. 

Dua Penyelundup 154 Ribu Benih Lobster di Jambi Divonis 7 Bulan

Satu Orang Meninggal, Dinas Kesehatan Imbau Agar Warga Jambi Waspada DBD

Habiskan Anggaran Miliaran, 2 Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjabtim Mangkrak, Tak Jelas Milik Siapa

"Untuk izin mengenai tanda tangan itu tidak ada kewajiban, cuma akan dibutuhkan ketika ngurus izin lingkungan, itu persetujuan dari masyarakat, jangan masyarakatnya di sini yang komplain masyarakat sana," terangnya.

"Kalau kata pengusaha itu sudah ditanda tangan oleh sama masyarakat di situ. Masyarakat yang bersinggungan langsung, masyarakat sudah setuju, malah orang itu bersyukur ada itu, karena mereka buka lapangan kerja," sambungnya.

Kembali diterangkan oleh Ramen bahwa DMPTSP hanya sebagai pihak yang membantu pendampingan untuk pengusaha melampirkan atau mengupload data untuk perizinan. Bahkan soal pemberkasan, pihaknya mengaku tidak mengoreksi berkas yang diupload.

"Saat pengajuan berkas dari kita tidak ada dikoreksi. Hanya kasih tau upload yang apanya, ini persetujuan dari pusat. Di sini kita bantu online, pemberkasan tidak ada dari kita untuk dikoreksi," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ramen bahwa surat izin yang dikeluarkan oleh DMPTSP masih belum efektif. Dengan izin yang belum efektif, maka pihak pengusaha belum bisa melakukan aktivitas apapun, kecuali jika telah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak terkait.

"Itu belum efektif, kalau mau efektif itu dengan komitmen, umpanya izin lingkungan itu komitmennya apa, harus ada rekomendasi dari lingkungan hidup, harus ada SPPL, harus ada UKL UPL tergantung penilaian dari LH. Ini kan belum efektif," tegasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved