Habiskan Anggaran Miliaran, 2 Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjabtim Mangkrak, Tak Jelas Milik Siapa

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi angkat bicara terkait mangkraknya dua Pelabuhan Pendaratan Ikan dan tempat pelelangan ikan di Tanjabtim.

Habiskan Anggaran Miliaran, 2 Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjabtim Mangkrak, Tak Jelas Milik Siapa
ist
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Habiskan Anggaran Miliaran, Dua Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjabtim Mangkrak, Tak Jelas Milik Siapa

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi angkat bicara terkait mangkraknya dua Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dua PPI tersebut berada di Kecamatan Nipah Panjang dan di Kecamatan Kuala Jambi.

Pembangunan PPI yang dibiayai APBN tersebut terkesan mubazir. Bangunan kedua PPI tersebut kini memprihatinkan, beberapa fasilitas yang ada telah rusak tak termanfaatkan. Padahal keberadaan PPI tersebut sangat dibutuhkan para nelayan untuk membongkar dan menjual hasil tangkapanya.

Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jambi Tema Wisman, mengakui bahwa kedua PPI tersebut merupakan aset milik Provinsi Jambi. Begitupun pengoperasianya menjadi wewenang Pemprov Jambi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Untuk PPI Nipah Panjang itu tahun 2018 sudah punya Provinsi, perlu saya sampaikan di sini, kami sampai saat ini belum bisa menganggarkan untuk fisik di sana. Karena tanah di situ masih dalam tanah kawasan konservasi. Jadi belum clean and clear, saya tidak berani menganggarkan, sementara potensi PAD nya cukup bagus," sebut Tema, Kamis (21/11).

Sementara itu, untuk PPI di Kecamatan Kuala Jambi, pun Tema mengakui bahwa sejak tahun 2016 sudah diserahkan ke Provinsi Jambi. Namun ternyata menurut Tema, yang diserahkan tersebut bukanlah PPI nya, melainkan hanya pabrik es nya. "Tapi bukan ke dinas kelautan tapi ke Provinsi Jambi," sebut Tema.

Mirisnya, dari ketetangan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jambi, status kepemilikan aset PPI Kuala Jambi yang dibangun miliaran rupiah tersebut tidak diketahui milik siapa, apakah milik pusat, provinsi atau kabupaten.

"Informasi terakhir dengan Kepala Dinas Tanjabtim sebelum ini, itu masih punya pusat. Kabupaten mereka tidak tahu. Mungkin pusat perlu menyerahkan ke kabupaten, kabupaten lalu menyerahkan ke provinsi," ujar Tema.

Untuk mengaktifkan kedua PPI tersebut, Tema mengaku terkendala dengan posisi bangunan PPI yang berdiri di lahan konservasi khususnya PPI Nipah Panjang.

"Jadi semenjak 2018 sudah diserahkan ke Provinsi, potensi PAD di situ sangat bagus, dan kami sangat terkendala menganggarkan karena lahannya masih di kawasan konservasi," sebutnya.

Ditanya kenapa bisa dibangun di lahan konservasi, Tema berdalih itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memberikan izin lokasi dibangunanya PPI.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved