Blak-blakan Fahri Hamzah Siap Dukung dan Bela Ahok: Kalau soal Talenta, BUMN Perlu Saudara Ahok

Belakangan, Fadjroel Rachman akhirnya meralat pernyataan tersebut. Ia mengakui keliru akan pernyataannya tersebut karena Ahok hanya kader partai PDI-P, bukan pengurus partai banteng moncong putih tersebut.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," kata Fadjroel Rachman kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Fadjroel Rachman menyebutkan ketentuan itu tertuang Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015.

Ia mengaku baru tahu hal tersebut setelah berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

• Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Masih Dipertimbangkan, Bakal Ada Tahun Depan?

"Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, tapi kader tidak masalah," ujarnya.

Fadjroel Rachman menjelaskan, syarat larangan berpolitik di BUMN karena ada surat pakta integritas yang di dalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik.

Sementara itu, Ahok menegaskan akan tetap menjadi anggota partai PDI-P jika nanti masuk ke BUMN. Menurut dia, yang dilarang menduduki jabatan BUMN adalah pengurus partai dan anggota dewan.

"Kalau secara peraturan yang tidak boleh itu pengurus partai atau anggota dewan, saya kan hanya kader," ujarnya.

Ia menambahkan, PDI-P bukan partai terlarang sehingga dia masih akan tetap menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. (*)