Masih Ramai Ahok Jadi Bos BUMN, Dahlan Iskan: Kenapa Sudah Heboh, Padahal Itu Baru Tingkat Rencana?

Masih Ramai Ahok Jadi Bos BUMN, Dahlan Iskan: Kenapa Sudah Heboh, Padahal Itu Baru Tingkat Rencana?

TRIBUNJAMBI.COM - Hebohnya kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal dijadikan bos salah satu BUMN mendapat tanggapan banyak pihak. Satu diantaranya mantan Menteri BUMN sendiri.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengomentari hebohnya kabar Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.

Hal itu diungkapkan Dahlan Iskan melalui laman resminya Disway.id pada Sabtu (16/11/2019).

Dahlan Iskan menuliskan, dirinya mendukung Ahok menjadi Bos BUMN jika memang berprestasi.

• RAMAI Penolakan Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Istana Beber Peran Presiden Jokowi Pada Pemilihan Pejabat

• Fadli Zon Sebut Kalau Ahok Jadi Bos BUMN, Jokowi - Ahok Teman Sejati

• Ahok BTP Akan Ditunjuk Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli Sebut Presiden Jokowi Cari Masalah Baru

• Pendaftaran CPNS 2019 Di sscasn.bkn.go.id Tinggal Seminggu Lagi, Cek Formasi SMA/SMK di Kementrian

• Urut-urutan Pendaftaran Panwascam di Muarojambi, Tak Dipungut Biaya Sepeser Pun

• Pelamar CPNS di Provinsi Jambi Masih Rendah, Berikut Jumlah Pelamar CPNS Hingga 18 November 2019

Jika memang Ahok berprestasi, apapun latar belakang sang Mantan Gubernur DKI Jakarta tak menjadi masalah.

"Apakah BTP itu orang berprestasi?."

"Sehingga akan ditempatkan di salah satu BUMN?."

"Rencana itu sangat sangat baik. Kalau BTP memang dianggap orang yang selama ini berprestasi. Lepas siapapun ia. Apa pun pendidikannya. Di mana pun perjalanan karir sebelumnya," demikian tulis Dahlan Iskan.

Namun, tantangan Ahok juga bergantung pada seberapa besar jabatan yang diberikan dan perusahaan yang akan dipimpin.

"Bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan?."

"Terserah yang menilai dan yang diberi nilai." 

"Tapi kalau benar begitu penempatannya di BUMN merupakan sebuah perjudian. Kalau penempatannya di BUMN besar berjudiannya juga besar," jelasnya.

Kemudian, Dahlan Iskan menyayangkan kehebohan soal kabar Ahok menjadi Bos BUMN.

Pasalnya, masuknya Ahok ke BUMN masih dalam tataran rencana.

"Kenapa sudah heboh --padahal itu baru tingkat rencana?."

"Faktanya pun baru dua: BTP dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu BTP mengatakan --bukan menteri yang mengatakan-- bahwa dirinya dipanggil untuk ditempatkan di salah satu BUMN," ungkap dia.

• Angka Pencari Kerja di Batanghari Mencapai 1.218 November Ini, Jelang Pendaftaran CPNS Membludak

Sehingga, Dahlan Iskan tak mau berkomentar lebih lanjut mengenai Ahok yang akan dikabarkan masuk dalam jajaran petinggi BUMN.

Apalagi belum dapat dipastikan di mana Ahok akan menjabat.

"Belum ada indikasi di BUMN mana. Besar? Kecil? Yang sudah laba? Yang masih rugi?."

"Juga belum jelas sebagai apa. Direktur utama? Direktur? Komisaris Utama? Komisaris?."

"Masih banyak fakta yang harus saya lihat. Untuk bisa berkomentar lebih panjang," ujar Dahlan Iskan.

Beda Pendapat Rizal Ramli dan Arya Sinulingga soal Kabar Ahok jadi Bos BUMN

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli kekeuh tak setuju diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Rizal Ramli menolak Ahok menjadi bos BUMN meski sudah mendapat penjelasan dari Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (16/9/2019), Rizal Ramli menilai ungkapan positif Arya Sinulingga terhadap Ahok lantaran telah menjadi pejabat.

• BREAKING NEWS Panwaslu Muarojambi Buka Lowongan untuk Panwascam

"Sahabat saya ini kan, adek saya ini kan sudah jadi pejabat ngomong yang baguslah," ujar Rizal Ramli.

Lantas, Rizal Ramli kembali mengungkapkan kasus-kasus yang dianggap belum tuntas ditangani Ahok.

Termasuk kasus uang dalam pembelian Sumber Waras.

"Tapi sederhana saja, Ahok banyak kasus hukum kok, kasus pembelian Bus dari Tiongkok, kasus Sumber Waras, Ibu Kartini Mulyadi bilang 'saya hanya terima' 400 miliar, 300 miliar nya lagi nggak jelas."

"Jadi dia bukan contoh dari Good Governance (pemerintahan yang baik)," ungkapnya.

Selain itu, Rizal Ramli kemudian menyinggung kebijakan Ahok yang tak jauh beda dengan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto yakni soal On Budgetting.

"Yang kedua mengumpulkan dana-dana on budget yang sebetulnya dilarang oleh undang-undang dulu kebiasaan zaman Soeharto."

"Setelah Soeharto jatuh, kita hapuskan off budget," ungkapnya.

Rizal Ramli mengungkapkan Ahok tidak memiliki pengalaman menangani perusahaan yang nantinya menyangkut hidup orang banyak.

"Nah yang kedua ini kan perusahan-perusahaan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak."

"Dia tidak punya corporate experience itu yang saya katakan," ujarnya.

Sehingga, Ahok nantinya akan menimbulkan kontroversi lagi.

"Ini hanya menimbulkan masalah, kontroversi value edit-nya kagak jelas hukum," ujar pria 64 tahun ini.

Menanggapi Rizal Ramli, Arya Sinulingga membantah Ahok miliki kasus yang tertinggal.

"Kan kasus hukumnya sudah dibawa ke KPK, KPK kan kita tahu posisinya bagaimana dalam pemerintahan Jokowi ini," ujar Arya Sinulingga.

• Perkiraan Harga Vivo S1 Pro Meluncur 25 November, Ini Keistimewaan Kamera Belah Ketupat

Lantas, Arya Sinulingga memberikan contoh penanganan korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi yang dianggap tanpa pandang bulu.

"Banyak menteri Pak Jokowi ditangkap ada, di TSK kan ada, Menteri Pak Jokowi ada di TSK kan," ujar Arya.

"Artinya, posisinya KPK itu betul-betul independen kalau mau memproses kasus itu."

"Dan sampai hari ini tidak ada kasus tersebut diproses lebih lanjut oleh KPK," ungkapnya.

Sehingga, Arya Sinulingga menilai biasa jika ada pejabat memiliki isu kasus hukum.

"Jadi dikatakan ada kasus Pak Ahok bla-bla-bla hampir semua yang pernah menjabat selalu ada saja isu-isu itu," ungkap Arya Sinulingga.

Kemudian, Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman Jokowi 2015-2016 itu juga menegaskan dirinya tak pernah mendapat isu hukum.

"Rizal Ramli nggak pernah ada kasus," ujar Rizal Ramli.

"Karena Abang cuma sebentar," sindir Arya Sinulingga sambil tertawa keras.

Namun, Rizal Ramli kembali mengungkit dirinya pernah menjadi menteri pada zaman Gus Dur.

"Zaman Gus Dur dua tahun lebih," balas Rizal Ramli.

• Banyak Sawah Jadi Kebun Sawit, Usaha Penggilingan Gabah di Tanjab Timur Terancam Bangkrut

Lihat videonya mulai menit ke-4:16:

Pada kesempatan tersebut, Arya Sinulingga mulai mengungkap alasan mengapa pihaknya memilih Ahok sebagai BUMN.

Ahok dianggap sosok yang transparan.

"Enggaklah karena apa kita kan tahu kapasitasnya Pak Ahok dalam sisi transparansi, akuntanbilitas, cukup diakui," ujarnya.

Hal itu pun juga telah diakui saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kinerja beliau untuk membereskan birokrasi di Jakarta juga diakui banyak orang dari sisi profesionalitasnya," kata Arya Sinulingga.

Sehingga, Arya Sinulingga meminta agar masyarakat jangan melihat masalah politik Ahok yang lalu.

Melainkan melihat dari segi kinerja Ahok.

"Kita jangan lihat politiknya, kita lihat sisi profesionalnya."

"Dari situ saya rasa banyak orang mengakui itu, itu satu," ujar Arya Sinulingga.

Staf Khusus yang juga politisi ini menolak ungkapan Rizal Ramli yang menyebut Ahok kelas Glodok.

"Itu yang kedua dibilang juga bahwa levelnya Glodok, enggaklah ini kan gaya-gaya Bang Rizal."

"Gaya-gaya bang Rizal aja ini, gaya aktivis jaman kita begitu-gitu kan suka langsung tek disimbolisasi kayak gitu," bantah Arya Sinulingga.

Kemudian, Arya Sinulingga kembali mengungkapkan alasan Ahok pantas menjadi bos BUMN.

Pertama, Ahok dianggap mampu memegang perusahaan bidang energi.

Kedua, Ahok dianggap memiliki kemampuan dengan pelayanan publik.

• Catat, Ini Persyaratan Daftar Panwascam di Kabupaten Muarojambi, ASN Bisa Daftar Juga

"Kalau kita lihat banyak pertimbanganlah kenapa Pak Ahok yang kita minta masuk ke BUMN," ujar Arya Sinulingga.

"Yang memang kita tuju pertama adalah sudah kami beritahu bahwa ini BUMN yang berhubungan dengan energi."

"Yang kedua berhubungan dengan pelayanan publik."

"Nah ini yang kita lihat kemampuan Pak Ahok untuk bisa masuk di sana, itu bisa membantu membereskannya BUMN lah, dan pelayanannya semakin baik bagi publik," ungkapnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)