SAD 113 Minta Pemkab Batanghari Diminta Turun
Konflik lahan antara Kelompok SAD 113 Desa Bungku kini memasuki tahapan penetapan lahan hak guna usaha (HGU).
Penulis: Rian Aidilfi Afriandi | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Menindak lanjuti tuntutan lahan antara Kelompok SAD 113 Desa Bungku dan PT Berkah Sawit Utama (BSU), kini memasuki tahapan penetapan lahan hak guna usaha (HGU) seluas 3.700 hektare.
Ini disampaikan oleh Mahsyudin selaku perwakilan kelompok SAD 113 Desa Bungku.
"Dalam hal ini kelompok SAD menduga bahwa lahan yang akan diserahkan oleh PT BSU bukan lahan yang berada di kawasan HGU, melainkan lahan yang berada di luar HGU," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).
Alhasil, kelompok 113 meminta pemerintah melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar tidak timbul konflik baru.
"Karena jika 3.700 hektare lahan yang bukan berada di dalam HGU itu dilepas kepada masyarakat akan menimbulkan konflik baru," ujarnya.
• Wilayah Masuk Tanjab Timur, Program Transmigrasi di Muaro Jambi Terancam Batal
• Kala Kemensos Kunjungi Kantor Tribun Jambi, Lalu Bicarakan Tentang PMKS
• Dengar Tuntutan Jaksa, Dua Perempuan Terdakwa Narkotika di Bungo Langsung Memohon Keringanan Hukum
Sementara, Ansori selaku Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kesbangpol Batanghari saat dikonfirmasi menanggapi hal ini.
Ia mengatakan, untuk konflik antara Kelompok 113 dan PT BSU, ini sempat melibatkan masyarakat dari Suku Anak Dalam (SAD). Dulunya, mereka menuntut 3.550 hektare kepada pihak perusahaan. Seiring berjalannya waktu, PT BSU memperpanjang HGU dan mereka ingin melepas 3.700 hektare.
Menurut Ansori, prosesnya saat ini hampir final. Pasalnya, pihak PT BSU bakal melepas sekira 3.700 hektare lahan HGU mereka kepada masyarakat.
"Dan kelompok ini ingin tahu letak tanah yang akan dilepas itu. Kita bersama timdu yang turun langsung untuk mengecek dan mengukur," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menangani tiga kasus konflik lahan lainnya antara masyarakat dan perusahaan yakni, konflik oleh lima koperasi di Kecamatan Mersam.
"Dari empat konflik ini kita fokus pada keempatnya sesuai urutan. Dan tiga konflik lainnya, juga masih berjalan hingga saat ini dan timdu juga akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya. (*)
