Sudah Disetop Karni Ilyas, Djarot Saiful Tetap 'Bela' Ahok di ILC saat Debat dengan Taufiqurrahman

Karenanya, Karni Ilyas pun sempat meminta debat tersebut untuk dihentikan.

"Saya kira kita menyimpang dari topik kita, jadi jangan diteruskan," ucap Karni Ilyas.

Namun alih-alih diam, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful justru kembali berdebat.

"Ini saya luruskan, ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu ada discretion," imbuh Djarot Saiful.

"Sekarang gini Pak, kalau ternyata sebagian dari duit itu, denda-denda itu dipergunakan untuk operasi politik, siapa yang tahu ? Karena tidak bisa dilakukan pengawasan," ungkap Taufiqurrahman.

• Terungkap Alasan Ahok dan Anies Baswedan Ogah Hadir di ILC Bahas soal Anggaran DKI Jakarta

• PENTING Ini Formasi dan Persyaratan Pendaftaran CPNS Tanjab Barat 2019

• Ramalan Zodiak Kamis 14 November 2019, Aries Harus Atur Strategi, Libra Sisihkan Uang Untuk Ditabung

• 10 Cabor Dicoret di PON 2020 Papua, Koni Harapkan Jambi Bisa Peringkat 15

Tak ingin forumnya keluar dari jalur topik diskusi, Karni Ilyas pun tegas.

"Tunggu dulu, kita diskusi tentang Anies, bukan tentang Ahok," pungkas Karni Ilyas.

"Bukan, ini kebijakan Pak karena Jakarta butuh percepatan," imbuh Djarot Saiful.

"Pak, untuk tujuan yang baik, membangun Simpang Susun Semanggi, mengurai kemacetan, itu tujuannya baik tapi harus dilakukan dengan cara yang baik," kata Taufiqurrahman.

"Silahkan diuji apakah cara itu baik atau tidak tapi yang menikmati rakyat Jakarta," jawab Djarot Saiful.

Hingga akhirnya, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful pun mengakhiri debat mereka soal permasalahan yang dulu pernah terjadi di era Ahok.

"Seandainya ini kita diskusikan, kita harus mulai dari jam 7 lagi Pak," sindir Karni Ilyas.

"Oh iya iya," jawab Djarot Saiful.

"Siap bang Karni," pungkas Taufiqurrahman.

Sedikit mengulas, dikutip dari Kompas.com, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2016.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai.