Sindiran Tajam Ahok 'karena Pak Anies terlalu over smart', Lem Aibon di Anggaran Pemprov DKI

Sindiran Tajam Ahok 'karena Pak Anies terlalu over smart', Lem Aibon di Anggaran Pemprov DKI

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini tanggapan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Anies Baswedan terkait 'kisruh' anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Sebab, ada sejumlah anggaran yang fantastis dan cenderung tidak masuk akal.

Hal itu ditemukan oleh anggota DPRD Fraksi PSI.

Pertama, salah satu anggota DPRD dari PSI, William Aditya Sarana mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Baca Juga

• Ternyata Begini Kisah Akhir Manga One Piece dari Eiichiro Oda, Selesai Dalam Waktu 5 Tahun Kedepan?

• Kisah-kisah Menyeramkan Kru Kapal Pesiar, Hantu Berbaju Putih Hingga Gadis di Tepi Kolam Renang

• Minuman Istri Zumi Zola Bikin Salah Fokus, Kabar Terbaru Sherrin Tharia saat Suami Masih di Penjara

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di dinas pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memberikan penjelasan dan pembelaan terkait kritik yang langsung diarahkan kepadanya itu.

Anies salahkan sistem yang tidak "smart" Anies mengatakan, kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang bisa diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Kesalahan warisan Anies juga mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Anies ingin ubah sistem Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu. Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubenur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu nantinya tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tutur dia.

Anies terlalu 'over smart'

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart. E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Dikompilasi dari artikel Kompas.com berjudul "Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020" dan "Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart" dan

• Tubuh Nike Ardilla Terhempas Dalam Honda Civic Biru, Penyanyi Cantik Legendaris Tewas di Usia 19

• Mayat Pasukan Elite Inggris Dikubur di Hutan Kalimantan, Pertempuran Tak Terduga Kopassus 1964

• Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Cara Turun Kelas Perawatan Pakai BPJS